Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru baru ini memaparkan rencana strategis mengenai masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melalui skema tukar guling aset (ruislag) dengan pemerintah pusat.
Hal ini dipicu oleh beban fiskal berat bagi APBD Jabar setiap tahunnya untuk menopang operasional bandara tersebut.
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Jadi begini, Presiden melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional yang besar,” kata Dedi, Jumat (23/1/2026).
Ia mengakui bahwa hingga kini belum ada kepastian BIJB Kertajati dapat beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan mandiri untuk menutupi biaya operasionalnya sendiri.
“Sedangkan kepastian Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional itu sampai sekarang belum terlihat,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti kebijakan transportasi yang dinilainya tidak sinkron, di mana operasional Bandara Halim Perdanakusuma dan kehadiran Kereta Cepat Whoosh membuat masyarakat lebih memilih akses di luar Kertajati.
“Ada sesuatu yang aneh. Di satu sisi kita mendorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh dari Jakarta ke Bandung, lalu Bandara Halim dibuka kembali. Orang pasti lebih memilih Halim dibanding Kertajati,” tegasnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Dedi menawarkan opsi agar kawasan Kertajati dialihkan fungsinya menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri dan pangkalan TNI Angkatan Udara, sementara aset Bandara Husein Sastranegara diserahkan ke daerah.
“Opsi saya adalah tukar guling. Bandara Husein, PT DI, dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan ke pusat. Begitu polanya,” jelas Dedi.
Wacana ini menambah lembaran baru dalam dinamika bandara yang menyimpan sejarah panjang sejak awal milenium.
Menilik profilnya, Bandara Kertajati terletak di Majalengka, Jawa Barat. Bandara ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Mei 2018. Dikutip dari infoFinance (13/8/2019), Bandara Kertajati dikenal juga dengan nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Untuk pembangunanya, terminal bandara memiliki luas mencapai 121.000 meter persegi dan panjang landasan 2.500 meter. Sejarah Bandara Kertajati pertama kali digagas oleh warga Jawa Barat, khususnya dari Kamar Dagang Industri (Kadin) tahun 2003. Pasalnya, Bandara Husein Sastranegara di Bandung dinilai sudah terlalu padat menampung 37 juta penduduk.
Ide pembangunan Bandara Kertajati sudah cukup lama digagas, yakni sejak 2003 di mana saat itu pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat (Jabar) berharap agar ada bandara di Jabar bagian Utara.
Hanya saja, groundbreaking bandara baru dilaksanakan pada Januari 2016. Terdapat perjalanan panjang untuk bisa menghadirkan bandara yang saat ini merupakan yang terbesar setelah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mulai dari penetapan lokasi, hingga pengadaan lahan.
Pembangunan bandara ini memakan biaya hingga Rp 2,6 triliun. Dananya sendiri tak sepenuhnya bergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pemerintah menggunakan skema kemitraan dengan swasta.
Terkait perancangannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut dalam perancangan Bandara Kertajati yang dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat yang saat itu dijabat oleh Ahmad Heryawan.
Masih mengutip dari infoFinance Minggu (21/10/2018) , Jokowi menuliskan apresiasinya melalui akun media sosial pribadinya pada saat peresmian 24 Mei 2018 lalu.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Ahmad Heryawan dan jajarannya, yang sudah mencanangkan sejak lebih dari satu dekade lalu,” tulis Jokowi kala itu.
Namun, sejarah pencanangan ini sempat diluruskan oleh Ferdinand Hutahaean yang saat itu menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD.
Ferdinand mengakui proyek Bandara Kertajati itu dimulai pada 2003, namun saat itu baru proses persiapan awal seperti pencarian lokasi dan studi kelayakan. Kata Ferdinand, proyek ini secara resmi masuk program pemerintah pada 2011 setelah izin prinsip dan dasar hukumnya keluar.
“Baru kemudian pada 2014 diresmikan oleh Presiden SBY untuk dimulai pelaksanaannya. Ini sudah sesuai dokumen MP3EI dan tidak ada yang mangkrak atau terhambat,” kata Ferdinand kepada infocom pada Jumat, 25 Mei 2018.
Dalam proses pengelolaannya, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan PT Angkasa Pura II (Persero) selama 17 tahun. Dikutip dari infoNews pada Senin 22 Januari 2018, kesepakatan ini menjadi sejarah karena bandara pertama yang dioperasikan bersama antara BUMD dan BUMN.
Gubernur Jabar yang saat itu dijabat oleh Ahmad Heryawan mengatakan hal ini merupakan sejarah bandara pertama yang dioperasikan bersama antara BUMD dan BUMN serta pembangunan bersama daerah dan pusat.
Pada momen tersebut, Dirut PT BIJB yang saat itu dijabat oleh Virda Dimas Ekaputra menyebutkan bahwa AP II bersedia mengambil porsi minimal 25 persen saham Bandara Kertajati.
Setelah resmi beroperasi, tantangan besar menghampiri. Kondisi Bandara Kertajati sempat memprihatinkan karena dari 11 rute yang ada hanya satu yang beroperasi dengan tingkat okupansi penerbangan di bawah 30%.
Hal ini membuat pemerintah pusat akhirnya turun tangan dan memindahkan penerbangan jet komersial dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati hingga jadwal penerbangan sempat meningkat menjadi 13 rute.
Kini, setelah melewati berbagai dinamika tersebut, masa depan bandara terbesar di Jawa Barat ini kembali memasuki babak baru lewat usulan alih fungsi dan tukar guling aset di tahun 2026.
