Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut sanksi-sanksi AS terhadap Suriah, yang telah berlangsung puluhan tahun pada Senin (30/6).
Trump sebelumnya telah mencabut sebagian besar sanksi terhadap Suriah pada bulan Mei lalu, menanggapi seruan dari Arab Saudi dan Turki setelah mantan gerilyawan Ahmed al-Sharaa mengakhiri setengah abad kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Dalam perintah eksekutif, Trump mengakhiri “darurat nasional” yang berlaku sejak tahun 2004 yang memberlakukan sanksi-sanksi yang luas terhadap Suriah, yang berdampak pada sebagian besar lembaga yang dikelola negara termasuk bank sentral.
“Tindakan ini mencerminkan visi presiden untuk membina hubungan baru antara Amerika Serikat dan Suriah yang stabil, bersatu, dan damai dengan dirinya sendiri dan negara-negara tetangganya,” kata Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio dalam sebuah pernyataan, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (1/7/2025).
Rubio mengatakan bahwa ia akan memulai proses yang berpotensi panjang untuk memeriksa apakah akan menghapus Suriah sebagai negara sponsor terorisme, sebuah penetapan yang berasal dari tahun 1979 yang telah sangat menghambat investasi.
Menlu AS itu juga mengatakan akan mempertimbangkan untuk menghapus klasifikasi teroris terhadap Sharaa dan gerakannya Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang pernah dikaitkan dengan jaringan Al-Qaeda. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah menghapus hadiah untuk pembunuhan Sharaa setelah ia berkuasa.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Brad Smith, pejabat Departemen Keuangan AS yang bertanggung jawab atas sanksi-sanksi, mengatakan tindakan baru tersebut “akan mengakhiri isolasi negara tersebut dari sistem keuangan internasional.”
Menteri Luar Negeri Suriah Assad al-Shibani memuji langkah AS tersebut sebagai “titik balik yang besar.”
“Dengan dicabutnya hambatan utama bagi pemulihan ekonomi ini, pintu yang telah lama ditunggu-tunggu terbuka untuk rekonstruksi dan pembangunan, sebagaimana juga kondisi untuk pemulangan warga Suriah yang mengungsi secara bermartabat ke tanah air mereka,” tulisnya di media sosial X.
Sebelumnya pada hari Senin (30/6), pemerintah Israel mengatakan bahwa mereka tertarik untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah serta Lebanon, dalam perluasan apa yang disebut “Perjanjian Abraham,” yang akan menandai transformasi besar Timur Tengah.
Artikel ini telah tayang di
