Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membentuk Sekolah Maung (Manusia Unggul) mulai menuai respons dari DPRD Jawa Barat. Pihak legislatif menilai gagasan tersebut masih memerlukan penjelasan mendalam.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengaku baru mengetahui istilah Sekolah Maung dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut pimpinan komisinya pun belum memperoleh penjelasan resmi terkait konsep sekolah tersebut.
“Jadi, jika Gubernur kemarin menyatakan akan menyiapkan (sekolah tersebut), tentu kami dari Komisi V mengapresiasi,” kata Zaini, Selasa (13/1/2026).
Zaini menilai gagasan sekolah unggulan sejalan dengan cita-cita kemajuan Jawa Barat. Namun, secara konsep, Sekolah Maung masih terasa asing bagi anggota dewan.
“Untuk menuju Jabar Istimewa, salah satu syaratnya adalah memperbanyak sekolah unggulan. Akan tetapi, terkait sekolah baru yang disebut Sekolah Maung ini, kami baru mendengar istilahnya,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan apakah Sekolah Maung sudah masuk perencanaan matang atau sekadar gagasan spontan. “Saya belum tahu apakah ini masuk perencanaan atau lagi-lagi bagian dari ide mendadak gubernur yang sporadis, seperti biasanya,” tegas Zaini.
Meski begitu, Zaini menyebut sudah ada informasi awal mengenai lokasi yang disiapkan. Sekolah Maung dikabarkan akan memulai debutnya di Kabupaten Purwakarta melalui skema hibah aset ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Informasi yang saya terima tempatnya sudah disiapkan, proses hibahnya sedang diurus, kabarnya (aset) dari Purwakarta ke Jawa Barat. Itu yang saya ketahui,” terangnya.
Zaini memastikan hingga kini Sekolah Maung belum masuk dalam pembahasan anggaran DPRD Jawa Barat, termasuk di APBD 2026.
“Belum masuk APBD. Kalau menyimak media, idenya sudah lahir dan tahun ini harus jalan agar 2027 terealisasi. Tapi Sekda menyampaikan ini baru proyeksi atau perencanaan,” ungkap Zaini.
Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP ini menegaskan, Komisi V belum pernah membahas istilah Sekolah Maung dalam forum resmi. “Kami belum pernah sekalipun mendengar istilah itu di forum resmi, baru ramai beberapa hari ini saja,” ucapnya.
Lebih jauh, Zaini menilai pembentukan sekolah baru bukan satu-satunya jalan untuk mencetak manusia unggul. Ia justru mendorong penguatan SMA dan SMK yang sudah ada, khususnya yang masih memiliki lahan luas untuk pengembangan.
“Lebih baik perkuat sekolah yang ada. Di beberapa tempat, sekolah masih punya sisa lahan satu hingga dua hektare. Artinya, program studi unggulan yang diinginkan Gubernur bisa dimasukkan ke sana,” jelasnya.
Secara kelembagaan, Komisi V DPRD Jabar lebih condong pada optimalisasi sekolah yang telah ada dibanding membangun institusi baru dari nol yang memakan waktu panjang.
“Membangun sekolah baru itu prosesnya lama; beli lahan dulu, tahun depannya baru membangun. Lebih efektif alokasikan anggarannya untuk memperkuat sekolah yang sudah ada,” tuturnya.
Meski demikian, Zaini menegaskan DPRD tetap terbuka jika pemerintah provinsi memiliki skema dan kesiapan anggaran yang jelas. “Tapi kalau Gubernur punya ide lain dan anggarannya memang tersedia, ya silakan dicoba saja,” pungkasnya.
Belum Masuk APBD 2026
Dorong Perkuat Sekolah yang Sudah Ada
Zaini memastikan hingga kini Sekolah Maung belum masuk dalam pembahasan anggaran DPRD Jawa Barat, termasuk di APBD 2026.
“Belum masuk APBD. Kalau menyimak media, idenya sudah lahir dan tahun ini harus jalan agar 2027 terealisasi. Tapi Sekda menyampaikan ini baru proyeksi atau perencanaan,” ungkap Zaini.
Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP ini menegaskan, Komisi V belum pernah membahas istilah Sekolah Maung dalam forum resmi. “Kami belum pernah sekalipun mendengar istilah itu di forum resmi, baru ramai beberapa hari ini saja,” ucapnya.
Lebih jauh, Zaini menilai pembentukan sekolah baru bukan satu-satunya jalan untuk mencetak manusia unggul. Ia justru mendorong penguatan SMA dan SMK yang sudah ada, khususnya yang masih memiliki lahan luas untuk pengembangan.
“Lebih baik perkuat sekolah yang ada. Di beberapa tempat, sekolah masih punya sisa lahan satu hingga dua hektare. Artinya, program studi unggulan yang diinginkan Gubernur bisa dimasukkan ke sana,” jelasnya.
Secara kelembagaan, Komisi V DPRD Jabar lebih condong pada optimalisasi sekolah yang telah ada dibanding membangun institusi baru dari nol yang memakan waktu panjang.
“Membangun sekolah baru itu prosesnya lama; beli lahan dulu, tahun depannya baru membangun. Lebih efektif alokasikan anggarannya untuk memperkuat sekolah yang sudah ada,” tuturnya.
Meski demikian, Zaini menegaskan DPRD tetap terbuka jika pemerintah provinsi memiliki skema dan kesiapan anggaran yang jelas. “Tapi kalau Gubernur punya ide lain dan anggarannya memang tersedia, ya silakan dicoba saja,” pungkasnya.
