Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon angkat bicara terkait penamaan Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi yang menuai sorotan. Disbudpar menyatakan telah memfasilitasi pertemuan antar pihak untuk membahas persoalan tersebut.
Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengakui ada sejumlah pihak yang merasa keberatan atas rencana penamaan Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi, yang dijadwalkan diresmikan pada 1 Oktober mendatang.
Ia menyebut, keberatan tersebut muncul setelah pihaknya bertemu dengan pegiat budaya, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cirebon dan beberapa pihak lainnya.
Namun, menurutnya, sorotan terkait penamaan Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi lebih menyangkut hilangnya nama Kejaksan dari stasiun tersebut.
“Kami bertemu dengan perwakilan pegiat budaya, kami bertemu juga dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cirebon, kemudian kami bertemu dengan perwakilan ormas, OKP. Pada intinya poin yang disampaikan itu adalah terkait dengan nama Kejaksan-nya yang seolah-olah dianggap dihilangkan,” kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (1/10/2025)
“Tidak ada kemudian mereka berkeberatan terkait dengan kerja sama naming rights. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemilik objek,” ujar dia menambahkan.
Agus menjelaskan, Stasiun Cirebon telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui Keputusan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021, serta tercatat dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010.
“Kebetulan memang stasiun kereta api ini masuk ke dalam bangunan cagar budaya berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 19 tahun 2021, di situ namanya Stasiun Kereta Api Kejaksan,” terang Agus.
“Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010, di sana juga dicantumkan salah satu bangunan cagar budaya, stasiun kereta itu penamaannya Stasiun Kereta Api Kejaksan Cirebon,” sambung dia.
Terkait hal ini, Disbudpar Kota Cirebon telah menggelar rapat koordinasi dengan PT KAI di Kantor Daop 3 Cirebon. Dalam rapat itu, Disbudpar turut memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang menyampaikan keberatan dengan pihak PT KAI.
“Pada hari Selasa tanggal 30 September, kita coba fasilitas. Karena memang ada keinginan dari kedua belah pihak. Baik dari unsur masyarakat maupun PT KAI untuk kita bisa berdiskusi,” kata dia.
Agus menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihak-pihak yang keberatan mempertanyakan hilangnya nama Kejaksan dari stasiun. Sementara itu, TACB Kota Cirebon menyampaikan hal lain, yakni terkait pemanfaatan bangunan cagar budaya
“Tim Ahli Cagar Budaya menyampaikan bahwa ada Undang-Undang Cagar Budaya mengisyaratkan ada tahapan-tahapan ketika pengelola objek bangunan cagar budaya akan melakukan pemanfaatan atau adaptasi dari gedung itu. Kepentingannya adalah Tim Ahli Cagar Budaya ini lebih kepada supaya kaidah-kaidah cagar budayanya atau bangunan cagar budayanya tidak rusak atau salah. Lebih baik antisipasi. Maka TACB mengusulkan mungkin akan lebih elok kalau misalnya dari awal terkomunikasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya,” kata dia.
Di sisi lain, Agus menyampaikan jika pihak KAI memiliki pandangan tersendiri terkait penamaan stasiun yang kini menjadi sorotan. Menurut KAI, sejak awal stasiun itu bernama Stasiun Cirebon
“Di sesi berikutnya, Pak Kadaop menyampaikan terkait dengan sejarah Stasiun Cirebon. Jadi catatan mereka memang Stasiun Cirebon itu tidak ada Kejaksan-nya. Mulai dari namanya Stasiun Cheribon, Stasiun Cheribon SS, kemudian Stasiun Cirebon dengan ejaan lama (Tjirebon), sampai hari ini adalah Stasiun Cirebon. Jadi dokumen yang mereka miliki itu menyebutkan bahwa Stasiun Cirebon itu memang tidak ada Kejaksan-nya. Kemudian hari ini orang lebih mengenal Stasiun Kejaksan, mungkin karena lokasinya berada di Kecamatan Kejaksan,” terang Agus.
Sekadar diketahui, nama KAI Cirebon BT Batik Trusmi di Stasiun Cirebon menuai sorotan. Kondisi tersebut membuat peresmian yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2025 akhirnya dibatalkan.
Owner BT Batik Trusmi, Sally Giovanny, mengaku kecewa atas keputusan pembatalan itu, apalagi dilakukan menjelang hari peresmian
“H-2 di tanggal 29 September malam, tiba-tiba kita mendadak mendapatkan kabar dari PT KAI ditunjukkan lewat online itu ada surat pembatalan. Kita kaget dong pastinya,” kata Sally di Cirebon, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, keputusan mendadak itu mengecewakan karena seluruh proses sudah dijalani, persiapan acara telah dilakukan, bahkan undangan telah disebarkan.
“Kita sudah sepakat untuk launching peresmiannya tanggal 1 Oktober dan persiapannya sudah 90 persen. Kita sudah sebar undangan,” kata Sally.
“Kita sudah mengeluarkan tenaga, materi, pikiran untuk mempersiapkan ini semua, terus H-2 tiba-tiba dibatalkan, itu kan rasanya nggak fair,” sambung dia.
Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menyatakan belum dapat memberikan keterangan terkait hal ini. Saat ini, pihak KAI masih melakukan pembahasan terkait hal tersebut.
“Punten saya belum bisa memberikan keterangan. Sebab masih dalam pembahasan di internal KAI,” ujar Muhib.
