Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis (27/11/2025).
Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Cak Imin ini memperkenalkan pendekatan baru penanganan bencana bernama Perlindungan Sosial Adaptif (PSA).
Skema ini diadopsi pemerintah sebagai fondasi agar warga terdampak tidak sekadar mendapat bantuan fisik, tetapi juga tercegah dari ancaman kemiskinan ekstrem pascabencana.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Perlindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi secara komprehensif yang menyangkut keberpihakan negara, pemerintah, berbagai pihak, dan masyarakat. Tujuannya untuk mengantisipasi agar ancaman rawan bencana itu terdeteksi dengan baik sejak dini,” kata Muhaimin di Kampung Pamokoan, Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
Sementara itu, ratusan Kepala Keluarga (KK) terdeteksi kehilangan identitas mereka pasca kejadian bencana tersebut. Dari pendataan Kemenko PM, ditemukan sebanyak 202 keluarga terdampak bencana di wilayah tersebut kehilangan data administrasi kependudukan (Adminduk).
Padahal, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan bagian dari Adminduk adalah syarat mutlak untuk mengakses bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga bantuan pemulihan ekonomi. Tanpa NIK, korban bencana tidak bisa mendapat bantuan negara.
Merespons hal itu, percepatan layanan Adminduk langsung dilakukan di lokasi bencana.
“Jadi Perlindungan Sosial Adaptif ini memastikan semua tertangani, termasuk dalam hal perlindungan sosial, identitas kependudukan, bantuan iuran, serta bentuk perlindungan sosial lainnya,” jelas Muhaimin.
Ia menegaskan, negara wajib hadir untuk memudahkan akses warga, bukan mempersulit. “Di samping menanggulangi kemiskinan, kita mengurangi (resiko) jatuh miskin baru,” tambahnya.
Berdasarkan data terbaru, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan Cisolok dan Cikakak tersebut pada akhir bulan lalu berdampak pada 3.291 jiwa atau 1.091 Kepala Keluarga (KK). Bencana ini memicu kerugian fisik dan melumpuhkan ekonomi warga.
Untuk memulihkan kondisi tersebut, Kemenko PM berkolaborasi dengan DPR RI, Pemkab Sukabumi, dan pihak swasta menyalurkan sejumlah bantuan strategis.
Bantuan tersebut meliputi pembangunan 15 unit rumah baru lengkap dengan instalasi listrik dan air bersih, serta renovasi untuk 38 rumah warga lainnya.
Selain hunian, diserahkan pula bantuan 769 unit bronjong penahan tanah, 1.000 paket sembako, hingga bibit pohon mahoni dan sengon untuk penghijauan kembali kawasan kritis.
Muhaimin berharap, Sukabumi menjadi percontohan (pilot project) bagaimana penanganan bencana dilakukan secara keroyokan dan cepat.
“Sehingga perlindungan sosial adaptif yang kita persiapkan benar-benar mendorong antisipasi dan penanggulangan bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita,” pungkasnya.
