Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar guna mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak yang belum tertangani bantuan pemerintah pusat.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyebut langkah tersebut sebagai strategi agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat berkurangnya transfer keuangan dari pusat.
“Siasat pinjaman ini karena transfer dari pusat ke daerah berkurang. Maka kami sudah lakukan efisiensi dan inovasi. Belanja pegawai dikurangi, belanja dinas dikurangi 50 persen juga. Bisa pemerintah berjalan tapi gak ada belanja lain. Pertanyaannya pejabatnya digaji, masa gak ada pembangunan,” kata Cecep kepada infoJabar, Senin (13/10/2025).
Cecep menuturkan, dari total 520 kilometer jalan rusak di Kabupaten Tasikmalaya, pinjaman tersebut diharapkan mampu membiayai pembangunan sepanjang 80 kilometer. Tanpa pinjaman, kata dia, realisasi pembangunan jalan hanya bisa mencapai sekitar 12 kilometer.
Ia juga menyebut potensi peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dapat menjadi dasar pengembalian pinjaman.
“Kita punya potensi opsen pajak kendaraan bermotor yang baru 40 persen pembayarannya. Kalau jalan sudah bagus, kesadaran masyarakat untuk bayar pajak akan meningkat,” ujar Cecep.
Rencana pinjaman daerah ini telah masuk dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029. Namun, wacana tersebut memunculkan perdebatan di DPRD setempat.
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyatakan penolakan terhadap rencana pinjaman tersebut. Ketua DPC PKB sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan beban fiskal yang berat di masa mendatang.
“Jelas kami tidak sepakat rencana pinjaman ini. Jangan sampai keuangan daerah terbebani lagi. Kami tidak bisa menjamin kalau nanti Pemkab mampu menutup pinjaman sebesar itu. Apalagi transfer dari pusat juga belum jelas,” ujar Ami.
Menurutnya, dalam rancangan RPJMD, pinjaman akan dilunasi selama lima tahun (2026-2030) dengan pembayaran pokok sekitar Rp28,57 miliar per tahun, belum termasuk bunga.
“Setelah dihitung dengan bunga dan kebutuhan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada 2027, total beban pembayaran bisa mencapai Rp70-80 miliar per tahun. Sementara PAD kita hanya sekitar Rp90 miliar per tahun,” jelasnya.
Ami menambahkan, pinjaman besar dikhawatirkan akan mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai layanan dasar bagi masyarakat.
“Bupati dan wakil bupati menjabat satu periode, bukan satu tahun. Jadi pembangunan sebaiknya disesuaikan kemampuan daerah, bukan dengan cara berutang,” tegasnya.
Berbeda dengan PKB, Fraksi gabungan PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya justru mendukung langkah pemerintah daerah tersebut. Mereka menilai pinjaman daerah merupakan inovasi fiskal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pinjaman daerah jangan dipandang sebagai hal yang pamali atau mustahil. Ini adalah inovasi fiskal untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur yang sudah lama rusak. Nanti masyarakat juga yang akan menikmati hasilnya,” ujar perwakilan fraksi.
Namun demikian, dukungan diberikan dengan catatan bahwa seluruh proses pinjaman harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerhati kebijakan publik dan anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai Pemkab Tasikmalaya perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan pinjaman daerah.
“Pinjaman daerah boleh saja dilakukan, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Jangan hanya karena diperbolehkan lalu dilaksanakan tanpa melihat kemampuan membayar. Harus jelas skema pelunasan dalam lima tahun ke depan,” katanya.
Nandang menegaskan, kapasitas fiskal Kabupaten Tasikmalaya masih tergolong rendah, sehingga pinjaman besar berpotensi menekan kemampuan keuangan daerah.
“Fiskal kita ini masih lemah, sehingga kalau dipaksakan justru bisa menimbulkan beban baru. Pemkab harus menyusun skenario keuangan yang komprehensif, termasuk dampak pinjaman terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.
