Sesar atau Patahan Lembang kini menjadi ancaman yang sedang mengintai. Meski tak melintas langsung di wilayah Kota Bandung, namun dampak dari gempa sesar sepanjang 29 kilometer itu diprediksi bakal menimbulkan kerusakan yang signifikan.
Pemkot Bandung pun mulai melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya Sesar Lembang. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mendata rumah-rumah warga yang rentan ketika Sesar Lembang terjadi.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi menjelaskan, hingga kini, sudah sekitar 1.000 rumah warga yang diidentifikasi. Penilaian pun dilakukan dengan menggandeng BNPB dan ahli dari Universitas Parahyangan (Unpar).
“Ini untuk meminimalisir dampak yang bisa timbul seperti rumah ambruk akibat terdampak gempa bumi. Nanti dipilah mana (rumah) yang tahan gempa dan mana yang tidak tahan gempa. Itu kerjasama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Unpar,” katanya, Selasa (26/8/2025).
Didi mengungkap, identifikasi rumah warga mulai dilakukan di setiap kecamatan. Tujuannya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana alam soal kegempaan.
Nantinya, jika hasil identifikasi itu terdapat rumah yang rentan terhadap gempa, maka ada skenario yang disiapkan Pemkot Bandung. Di antaranya dengan memberikan meja untuk tempat berlindung sementara.
“Misalnya meja yang kokoh, nanti kita bagikan untuk bangunan-bangunan tidak tahan gempa yang tidak memungkinkan untuk dibangun. Kira-kira begitulah fokusnya ya,” kata Didi.
Menurutnya, upaya itu memungkinkan dilakukan. Sebab, jika membangun ulang rumah yang tidak tahan gempa, maka akan membutuhkan waktu lama dan biaya besar, apalagi syarat renovasi rumah oleh pemerintah cukup ketat.
“Sehingga yang paling logis dalam menghadapi Sesar Lembang tersebut adalah peningkatan kapasitas masyarakatnya, nah itu yang saat ini akan kita genjot,” ucapnya.
Didi mengatakan, meskipun pemerintah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki rumah tidak tahan gempa, beum tentu bisa diperbaiki. Pasalnya, jika menggunakan APBD Kota Bandung, rumah itu harus dibangun di lahan sendiri.
“Kalau pakai APBD itu tidak bisa digunakan untuk yang lahannya bukan miliknya, kemudian pakai CSR juga ternyata tidak bisa. Jadi, kita coba cari formula memungkinkan minimal punya ruang lindung sederhana,” pungkasnya.
