Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi munculnya kritik terhadap unggahan akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar yang disebut-sebut memuat informasi pribadi milik aktivis demokrasi Neni Nur Hayati.
Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, menegaskan bahwa unggahan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempublikasikan identitas pribadi seseorang ke ruang publik. Menurutnya, konten tersebut merupakan bagian dari diseminasi informasi yang berkaitan dengan hak publik dalam mengakses data pemerintahan.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Konten Diskominfo tidak bermaksud mempublikasikan identitas seseorang ke publik. Tujuannya diseminasi informasi jika memerlukan informasi publik yang di antaranya adalah anggaran dan dokumen, dapat diakses melalui kanal yang berlaku yaitu PPID Diskominfo Jabar dan website sesuai aturan perundangan yang berlaku,” jelas Adi dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa dalam penyampaian informasi di media sosial, Diskominfo Jabar menerapkan teknik komunikasi yang relevan dengan karakteristik platform dan audiens. Dalam kasus ini, teknik yang digunakan adalah stitch atau kutipan ulang dari konten sebelumnya yang dinilai masih dalam konteks dan sifatnya terbuka.
“Diskominfo Jabar melakukan teknik komunikasi publik sesuai dengan platform (dalam hal ini media sosial) yang dilihat dan dicerna sesuai audiens dan konteks. Dalam postingan tersebut, kami melakukan teknik stitch, melampirkan, mengutip konten sebelumnya yang terkait sesuai konteks dan informasi yang sifatnya terbuka,” ujarnya.
Adi menambahkan, masyarakat tetap memiliki akses luas untuk memperoleh informasi publik melalui kanal PPID utama maupun PPID pelaksana di perangkat daerah. Ia pun menekankan bahwa pihaknya senantiasa membuka diri terhadap kritik dan masukan yang konstruktif.
“Prinsipnya, Diskominfo terbuka untuk saran dan kritik,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengecek terlebih dahulu isi unggahan yang dimaksud. Ia mengaku akan bertemu langsung dengan Kepala Diskominfo Jabar untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci.
“Nanti saya cek dulu, saya mau ketemu sama Kadiskominfo,” ujar Herman di Gedung DPRD Jabar.
Lebih jauh, Herman menegaskan bahwa Pemprov Jabar senantiasa membuka diri terhadap kritik, masukan, dan saran dari masyarakat. Ia menyebut bahwa dinamika demokrasi semacam itu justru merupakan penguat dalam pembangunan daerah.
“Kita negara demokrasi. Masukan, kritik, saran, saya kira itu suplemen bagi kami. Pak gubernur, pak wagub, kita semuanya membuka diri terhadap kritik, saran. Yang penting Jawa Barat istimewa dan itu jadi tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Terkait dugaan doxing, Herman menyatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajari lebih jauh persoalan tersebut. Namun ia menegaskan, Pemprov Jabar tetap memegang prinsip kolaborasi dan keterbukaan dengan semua elemen.
“Nanti kami cek dulu, kami harus tahu persoalannya,” katanya.
“Pada prinsipnya kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, masukan. Jabar kan milik bersama. Di dalamnya ada pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, media. Semua harus membangun Jabar,” tambah Herman.
