Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya yang bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Leuwi Ranji di Kecamatan Rumpin.
“Kami mengusulkan pembangunan Jembatan Leuwi Ranji dan penataan jalan tambang, karena keduanya sangat krusial bagi kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kami juga mengajukan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan, terutama pada sektor perikanan,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (29/10).
Ia juga mengungkapkan ketimpangan kondisi fiskal antarwilayah yang masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang berbeda antarwilayah membuat sebagian daerah belum mampu memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat seperti gaji pegawai, listrik, air, dan operasional dasar.
Dari data yang ia paparkan, terdapat sekitar 147 kabupaten/kota di Indonesia yang belanja wajibnya masih belum mencukupi.
“Ada daerah yang fiskalnya cukup kuat, tapi banyak juga yang masih terbatas. Di Jawa Barat sendiri, ada lima daerah yang perlu pembahasan lanjutan dengan Kemendagri, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya,” jelas Ajat dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, kegiatan Rakornas ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda dan Kepala Bappedalitbang se-Indonesia.
Ajat menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar strategis Kemendagri untuk menyinkronkan program dan kegiatan lintas sektor antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga (K/L).
“Rekornas ini bukan hanya sekadar forum koordinasi, tapi juga wadah untuk membangun bank solusi yang menghimpun berbagai usulan strategis dari seluruh daerah dari kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Ajat menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang untuk menyamakan persepsi terkait implementasi program-program prioritas nasional, seperti MBG (Masyarakat Berdaya Guna), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, hingga Ketahanan Pangan. Ia menambahkan, seluruh kebijakan tersebut memerlukan masukan langsung dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya di lapangan lebih tepat sasaran.
Ajat menjelaskan Kabupaten Bogor juga terus berkomitmen mendukung implementasi program Asta Cita seperti pemberdayaan ekonomi melalui koperasi desa, pembangunan sekolah rakyat, serta kolaborasi dengan TNI untuk pembangunan fasilitas publik. Menjawab isu mengenai program nasional tiga juta rumah, ia menyampaikan Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan kontribusi tertinggi dalam penyediaan perumahan tersebut.
“Dari data yang disampaikan Kementerian Perumahan, Kabupaten Bogor termasuk penyumbang terbesar dalam program tiga juta rumah. Selain pembangunan rumah baru, program ini juga mencakup penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS),” tutur Ajat.
Ia menegaskan, kegiatan Rekornas ini tidak hanya memperkuat sinergi program, tetapi juga mempererat komunikasi dan kolaborasi antar daerah.
“Momentum ini menjadi wadah saling mengenal dan bertukar gagasan antarsekda dari berbagai daerah. Sinergi seperti inilah yang kita butuhkan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, menegaskan pentingnya sinergi, komunikasi, dan inovasi dalam menjalankan berbagai program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bima Arya menekankan keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan program dengan standar yang tepat serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita harus memastikan seluruh program yang dijalankan benar-benar memenuhi standar pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi tentang memastikan harapan masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa upaya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah, katanya, harus saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita semua perlu berkomunikasi, berkoordinasi, dan saling mendukung. Inisiatif yang baik harus dilipatgandakan melalui kolaborasi. Tidak ada keberhasilan tunggal, semua berproses bersama,” tambahnya.
Bima juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, baik dari jajaran kementerian, pemerintah daerah, hingga unsur pendidikan tinggi yang turut berperan dalam peningkatan kapasitas aparatur.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Setiap upaya, sekecil apapun, menjadi bagian penting dari perjalanan panjang kita dalam membangun bangsa ini,” ungkapnya.
Bima mengajak seluruh peserta rapat untuk menjadikan momentum ini sebagai semangat baru dalam memperkuat sinergi pembangunan nasional.
“Mari kita terus berinovasi, memastikan setiap langkah pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat. Dengan niat yang tulus dan kerja bersama, insyaallah kita mampu mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya.
