Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono menegaskan, bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan di lingkungan Pemprov Jawa Barat tidak berlaku untuk komponen gaji dan tunjangan pejabat, termasuk anggota DPRD, kepala daerah, ASN, serta pejabat negara.
Penjelasan ini disampaikan Ono saat ditemui di Kantor Bupati Cirebon pada Rabu (21/5/2025), menanggapi sejumlah kritik publik terkait efisiensi anggaran yang dinilai belum menyentuh pos-pos pengeluaran strategis.
“Kalau DPRD, kepala daerah, pejabat negara, pejabat daerah, dan ASN, gaji serta tunjangannya memang tidak bisa diefisiensikan. Ini sudah diatur jelas dalam surat edaran Mendagri dan juga Instruksi Presiden,” ujar Ono.
Ia menepis anggapan bahwa DPRD Jabar tidak menjalankan efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi dilakukan secara selektif terhadap kegiatan yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Efisiensi diterapkan pada komponen seperti perjalanan dinas, seminar, rapat-rapat, atau kegiatan seremonial yang output-nya tidak signifikan,” katanya.
Salah satu contoh efisiensi yang dilakukan adalah pengurangan belanja seragam dinas untuk Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Ono mengungkapkan, anggaran seragam yang semula disiapkan hingga Rp150 juta tidak digunakan karena Gubernur lebih memilih gaya berpakaian sederhana.
“Pak Gubernur hanya mengenakan baju putih-putih dan ikat kepala, tidak memakai pakaian dinas lapangan (PDL) atau pakaian dinas harian (PDH). Karena tidak dipakai, otomatis anggaran untuk itu bisa dihapus,” jelasnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa efisiensi tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, karena masih ada kebutuhan institusional yang perlu dijaga demi citra kelembagaan.
“Misalnya saya tidak memakai seragam, tapi kan yang lain tetap butuh. Ada anggota yang terbiasa memakai baju safari. Jadi ini juga soal penyesuaian dan kelaziman di lembaga,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ono turut menyinggung hubungan antara DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang sebelumnya sempat diwarnai dinamika akibat miskomunikasi. Ia memastikan bahwa situasi kini telah kondusif setelah adanya klarifikasi dan permintaan maaf dari Dedi Mulyadi.
“Persoalannya sudah selesai. Kemarin sudah ada permintaan maaf dan kita hargai itu. Harapannya, besok dalam rapat paripurna, Pak Gubernur bisa hadir dan menyampaikan langsung beberapa hal penting,” ucap Ono.
Rapat paripurna DPRD Jabar dijadwalkan berlangsung pada Kamis (22/5) dan diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Related posts:
