Wacana kehadiran Kereta Kilat Pajajaran yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat jadi perhatian publik setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani kerja sama dengan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.
Dalam penandatanganan kerja sama antara Pemprov Jabar dengan PT KAI beberapa waktu lalu, disebutkan jika proyek ini digadang mampu memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi hanya 1,5 jam.
Namun seberapa besar peluang kereta berkecepatan tinggi itu benar-benar terwujud?
Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan menjelaskan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan memerlukan studi komprehensif sebelum diputuskan dapat berjalan atau tidak.
Menurut Dody, PT KAI dan Pemprov Jabar baru memulai pembahasan formal lewat penandatanganan MoU. Artinya, belum ada keputusan teknis yang final.
“Itu lagi dipelajari, kemarin kan baru ketemu, bicara, MoU. Nah itu perlu studi, banyak hal yang perlu kita siapkan untuk itu semua,” ujar Dody saat diwawancarai di Stasiun Bandung, Selasa (2/12/2025).
Salah satu tantangan utama adalah jika kereta kilat memanfaatkan jalur eksisting yang selama ini dipakai Kereta Api Parahyangan. Jalur lama ini dinilai memiliki banyak keterbatasan yang hanya dapat ditentukan kelayakannya lewat studi teknis mendalam.
“Masih kita pelajari, kita studi dulu, kita review, kita buat dokumen-dokumennya lah, karena banyak sekali yang dilakukan tuh. Apalagi kalau kita pakai trek lama, kan tahu sendiri jalur Parahyangan. Jadi itu sedang kita lakukan studinya,” tuturnya.
Ketika ditanya mengenai prediksi waktu pembangunan, Dody menegaskan bahwa semua harus menunggu hasil kajian. Dia pun enggan berandai-andai soal kapan Kereta Kilat Pajajaran bisa hadir melayani masyarakat.
“Nanti hasil studinya baru kelihatan, kita enggak bisa berandai-andai, kita lihat studinya gimana, mudah-mudahan bisa. Ya kita tunggulah hasil studinya gimana nanti,” katanya.
