Wahyu Prasetyo terlihat sibuk mondar-mandir di sebuah ruangan asrama Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Wajahnya tampak kebingungan. Matanya fokus menyisir barisan lemari yang berjajar di dalam ruangan.
Senin (14/7), Wahyu datang ke Sekolah Rakyat bersama istrinya untuk mengantarkan putri mereka, Siti Komariah yang memulai hari pertama di sekolah tersebut. Namun, Wahyu sempat kebingungan saat tiba di sebuah ruangan yang dijadikan sebagai asrama. Ia terlihat sibuk mencari lemari dan tempat tidur untuk anaknya.
“Ia ini lagi nyari lemari sama tempat tidurnya. Katanya lemari sama tempat tidurnya udah ada nama-namanya,” ujar Wahyu.
Setelah beberapa saat mencari, Wahyu akhirnya menemukan lemari yang dimaksud. Di lemari tersebut, tertera nama anaknya, Siti Komariah. “Lemarinya sudah ketemu, ada tulisan atas nama anak saya,” kata dia.
Wahyu merupakan warga Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Ia datang dengan penuh harapan. Wahyu sengaja meluangkan waktu demi mengantarkan anaknya yang akan menempuh pendidikan. “Anak saya kelas 1 SMP,” ujar Wahyu.
Sehari-hari, Wahyu bekerja sebagai pengamen dengan penghasilan yang tak menentu. Hal yang sama juga dijalani istrinya, yang ikut mengamen demi mencukupi kebutuhan keluarga.
“Saya sehari-harinya ngamen, keliling. Istri juga sama ngamen. Soal pendapatan ya nggak nentu. Kadang nggak dapet duit,” ujar dia.
Wahyu sendiri mengaku sangat bersyukur anaknya bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia berharap anaknya dapat belajar dengan tekun agar bisa meraih masa depan yang cerah.
“Pesen saya buat anak, yang penting jaga diri baik-baik, belajar yang benar buat masa depannya biar jadi orang yang sukses,” kata Wahyu.
Wahyu menjadi salah satu dari banyak orang tua yang datang mengantar anak-anaknya menjalani hari pertama di Sekolah Rakyat. Di hari pertama, anak-anak menjalani pemeriksaan kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan bahwa secara keseluruhan ada 100 anak yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Seratus siswa tersebut terdiri dari jenjang SD dan SMP. Masing-masing jenjang dibagi ke dalam dua rombongan belajar (rombel).
“Total siswa ada 100. SD 50 siswa, SMP 50 siswa. Masing-masing (jenjang) dua rombel,” kata dia.
Menurut Agus, Kota Cirebon menjadi salah satu dari puluhan daerah di Indonesia yang dipilih sebagai percontohan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Kita di Kota Cirebon salah satu dari 65 tempat di Indonesia yang menjadi bagian dari percontohan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat,” kata dia.
Sekolah Rakyat di Kota Cirebon berlokasi di Jalan Pronggol, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. Berbagai fasilitas penunjang untuk anak-anak yang akan menempuh pendidikan di sana telah dipersiapkan.
Beberapa fasilitas tersebut mulai dari tempat tidur, ruang belajar, hingga perlengkapan lain disiapkan demi mendukung kenyamanan dan kelancaran proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat.
“Ada beberapa yang memang sudah disiapkan. Secara fisik, secara non-fisik, tenaga pendidiknya juga sudah ada. Sarana-sarana yang disiapkan juga masih berjalan. Mudah-mudahan sambil berangsur itu bisa kita monitor untuk bisa diselesaikan,” kata Agus.
“Tadi dari Kementerian Sosial juga sudah ada peralatan mandi, peralatan sekolah, seragam, dan itu masih proses,” kata dia menambahkan.
Pada hari pertama, seluruh siswa Sekolah Rakyat menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai tahap awal. Keesokan harinya, kegiatan akan dilanjutkan dengan tes kebugaran untuk mengukur kondisi fisik masing-masing anak.
“Hari ini anak-anak di dua tingkatan itu, SD dan SMP sudah mulai masuk Sekolah Rakyat, diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Besok tes kebugaran, karena perlu memetakan karakteristik anak yang memang dari berbagai lapisan. Sedangkan untuk makannya juga disiapkan,” terang Agus.
Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan lahan seluas 5,7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rencananya dibangun di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, dan menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.
Namun, meski program Sekolah Rakyat secara nasional telah diluncurkan pada Senin (14/7/2025), Kabupaten Cirebon belum bisa langsung membuka kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, pembangunan gedung sekolah belum terlaksana.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menjelaskan bahwa seluruh persyaratan administratif dan teknis sudah dipenuhi oleh Pemkab. Namun, pelaksanaan pembangunan gedung kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
“Kita sudah siapkan lahannya, termasuk administrasi dan semua dokumen pendukungnya. Sekarang tinggal menunggu arahan dan realisasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa karena keterlambatan pembangunan fisik, tahun ini Kabupaten Cirebon belum bisa mengoperasikan Sekolah Rakyat sebagaimana yang sudah berjalan di daerah lain. Meski begitu, pihaknya optimistis pelaksanaan pembangunan akan dimulai dalam waktu dekat.
“Kami berharap tahun ini pembangunan fisiknya bisa dimulai, dan tahun depan sudah bisa dibuka pembelajarannya. Karena dari sisi daerah, kewajiban kami sudah tuntas,” tegasnya.
Sekolah Rakyat merupakan konsep pendidikan alternatif yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang tidak hanya menyediakan ruang belajar formal, tetapi juga fasilitas asrama.
“Sekolah ini nantinya seperti pesantren. Ada tempat tidur, ruang belajar, fasilitas olahraga, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi anak-anak yang belajar di sini benar-benar ditanggung penuh oleh negara,” jelasnya.
Model ini diharapkan mampu menjangkau anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan konvensional karena kendala ekonomi dan akses.
Langkah Pemkab Cirebon dalam menyiapkan lahan dan memenuhi seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat mendapat perhatian sebagai bentuk keberpihakan nyata pada kelompok masyarakat rentan. Fitriani berharap, pembangunan ini bisa menjadi jalan pembuka bagi masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Cirebon.
“Dengan adanya sekolah ini, anak-anak dari keluarga miskin pun bisa mengenyam pendidikan yang layak, tanpa perlu khawatir soal biaya makan, tempat tinggal, atau fasilitas belajar. Semuanya ditanggung,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Dinas Sosial akan terus mengawal proses ini dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pembangunan segera terealisasi.
