Komisi III DPRD Kota Bandung membahas masalah realiasi anggaran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Komisi III menekankan agar realiasi penyerapan anggaran dilakukan dengan tepat sasaran.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung Agus Hermawan mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi realiasi anggaran itu di lapangan. Ini dilakukan supaya anggaran OPD di masa mendatang lebih tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
“Tentu kami khususnya dari Komisi III punya harapan besar karena harus ada komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerjanya (OPD) itu sendiri, apa yang akan diprogramkan di tahun 2025 karena kita sebagai pengawasan. Kita juga dalam sisi anggarannya bisa mengawasinya supaya tepat sasaran,” kata Agus Hermawan dalam keterangannya dikutip, Rabu (15/10/2025).
Sementara, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama menambahkan bahwa OPD harus punya inovasi dalam menjalankan programnya. Ia meminta OPD tak hanya sekedar menjiplak program sebelumnya yang dinilai kurang optimal.
“Jangan copy-paste dari lembaga lain, khususnya dari Dishub ini, perlu ada gerakan yang nyata terkait bagaimana menurunkan angka kemacetan di Kota Bandung,” ujarnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi III Agus Andi Setyawan mengatakan, Kota Bandung masih perlu banyak penataan, khususnya pada bidang parkir. Salah satu yang ia soroti adalah masalah getok tarif parkir yang beberapa waktu lalu jadi sorotan setelah viral di media sosial.
“Yang kemarin menjadi viral se-nasional dengan tarif yang sangat tidak masuk akal, misalnya. Selain itu pengelolaan SDM ini juga harus diperkuat,” tegasnya.
Anggota Komisi II lainnya, Nina Fitriana Sutadi berpesan agar setiap kebijakan yang dibuat wali kota patut diperhitungkan dengan berlandaskan data. “Beberapa program tersebut terutama untuk penanganan sampah juga harus diprioritaskan,” pungkasnya.
