Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dari 36 menjadi maksimal 50 mulai tahun ajaran baru 2025/2026 menuai penolakan, terutama dari kalangan sekolah swasta.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari menyatakan, penambahan rombel ini dinilai akan memperparah disparitas dan dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan dan pengosongan di sekolah swasta.
“Kalau sekarang jadi 50, disparitas bakal terjadi. Terus di luar itu, apakah ketika maksimal jadi 50 itu sudah direncanakan dengan matang? Misalnya, implikasi adanya penambahan rombel maka jumlah murid bertambah di satu sekolah, tapi akan berkurang di tempat lain seperti di swasta,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Ia mengingatkan bahwa bila penambahan rombel hingga 50 benar-benar dilakukan, maka itu akan menjadi sejarah baru dalam dunia pendidikan Indonesia sejak era Orde Baru.
“Kalau sekarang sampai 50, tentunya ini menurut saya akan kewalahan para pendidik. Dulu sempat jadi 44-45, kalau sekarang naik jadi 50, ini jadi yang terbesar sepanjang sejarah,” ungkapnya.
Menurut Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP, dampak dari penambahan rombel ini bukan hanya pada murid, tetapi juga pada keberlangsungan para guru dan tenaga kependidikan di sekolah swasta.
“Di swasta, tidak hanya murid yang berkurang. Guru kalau nggak ada muridnya mau ngapain? Penjaga sekolah, tenaga administrasi sekolah, itu kan berangsur dampaknya,” tegasnya.
Zaini pun meminta pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada sisi kuantitas semata, tetapi juga memperhatikan kualitas pendidikan dan keseimbangan antar lembaga pendidikan negeri dan swasta.
Komisi V DPRD Jabar kata dia juga bakal menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan serta forum sekolah swasta untuk membahas penambahan rombel tersebut.
“Iya, di situ hadir juga forum komunikasi sekolah swasta, ada Dinas Pendidikan juga,” tutup Zaini.
