Para guru dan tenaga pendidik honorer di Kabupaten Tasikmalaya melakukan aksi mogok. Mereka protes terkait surat edaran yang dikeluarkan Bupati Tasikmalaya yang dianggap tidak berpihak kepada tenaga honorer.
“Kami seluruh guru dan tenaga pendidikan honorer di Kabupaten Tasikmalaya mogok massal sekarang. Kami nggak ngajar, seluruh honorer menyikapi edaran pemerintah,” Kata Wakil Kordinator Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kecamatan Cikatomas Asep Helmi, Rabu (13/8/25).
Menurut Helmi, aksi mogok ini sebagai respons atas keluarnya surat edaran Bupati Tasikmalaya yang dinilai merugikan. Pasalnya salah satu poin dalam surat edaran itu disebutkan siap mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK namun tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan.
Kemudian disebutkan juga, dalam surat tersebut tenaga honorer tidak akan menuntut jadi ASN atau PPPK. Padahal banyak guru dan tenaga pendidik honorer yang telah mengabdi belasan tahun dengan pendapatan yang sangat minim.
“Kalau masalah honor jauh dari harapan apalagi kejelasan karir. Kami masih gini-gini saja walau ada kebijakan diberikan SK paruh waktu, tapi tidak minta diangkat jadi ASN atau PPPK. Upah juga sama kaya honorer, buat apa coba?” Kata Asep.
Sementara itu, Ketua FHGTK Kabupaten Tasikmalaya Aris Yulianto menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk respon terhadap surat pernyataan Bupati Tasikmalaya. Dalam edaran itu, bupati menyatakan siap mengangkat para PPPK Paruh Waktu menjadi tenaga resmi, namun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan.
“FHGTK menolak klausul dalam surat pernyataan yang mewajibkan seluruh Non-ASN untuk menandatangani dokumen tersebut. Kami menilai itu merugikan dan tidak berpihak pada tenaga honorer. FHGTK menginstruksikan seluruh anggotanya untuk menghentikan kegiatan mengajar sesuai jadwal mogok, menyampaikan aspirasi secara santun dan tertib, menjaga persatuan, serta menghindari tindakan provokatif,” kata Aris.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Andi Supriyadi menyampaikan, keprihatinannya atas aksi mogok ini. Saat reses, ia melihat langsung banyak siswa tidak belajar karena guru mereka ikut mogok.
“Kami mengajak pemerintah daerah dan perwakilan PPPK paruh waktu duduk bersama mencari solusi yang adil. Ia menilai selama ini pemerintah, terutama BKPSDM, hanya meredam masalah dengan janji pengangkatan tanpa memperjuangkan kesejahteraan. Meskipun anggaran sedang defisit, saya yakin ada celah untuk mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan mereka,” kata Andi.
Ia juga mendesak Bupati Tasikmalaya untuk merespons aspirasi para guru ini secara terbuka dan adil.
“Jangan sampai ada surat pernyataan yang memaksa PPPK paruh waktu menandatangani janji pengangkatan tapi melarang menuntut gaji. Ini tidak berkeadilan. Tenaganya dipakai, tapi kesejahteraannya diabaikan,” pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Guru Tenaga Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dudi Rohdinulhak memastikan, mogok massal tidak menghambat proses belajar mengajar di Sekolah. Siswa ditangani guru ASN dan PPPK.
“Saya sudah keliling alhamdulillah pengajaran tetap berjalan. Tidak ada yang terganggu berarti. Kami juga ketemu untuk bicara dengan tenaga honorer ini, insyaallah Besok belajar biasa,” ujar Dudi.
