Pemkot Bandung sedang membuat trotoar berkonsep baru di kawasan Taman Lalu Lintas. Trotoar itu sekaligus menjadi jalur yang nyaman bagi aktivitas fisik seperti jogging.
Trotoar ini pun ditargetkan rampung pada pekan depan. Pemkot Bandung bahkan mengklaim proyek percontohan ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan ruang kota yang lebih inklusif sekaligus multifungsi, sekaligus ramah disabilitas.
Namun ternyata, proyek percontohan ini malah mendapat kritik dari anggota DPRD Kota Bandung. Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati bahkan menilai trotoar itu malah terkesan salah sasaran.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Dalam keterangannya, Radea mengatakan bahwa trotoar yang ideal tak hanya menjadi pelengkap dari infrastruktur jalan. Fasilitasnya harus memadai, nyaman bagi pejalan kaki, termasuk ramah untuk disabilitas.
Namun, ide Pemkot Bandung membuat trotoar percontohan model jogging track menggunakan aspal hitam malah menyerupai lintasan lari itu sendiri. Radea pun khawatir trotoar model ini malah jauh dari kata ideal sebagaimana yang diamankan dalam Undang-undang.
“Model ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memenuhi fungsi esensial trotoar sebagai ruang publik inklusif. Bagaimana mungkin trotoar model jogging track ini dapat memenuhi kebutuhan secara umum? Model ini tidak dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia,” katanya, Sabtu (5/7/2025).
Rade menilai desain trotoar itu tidak sejalan dengan konsep di negara-negara maju. Kemudian, seharusnya kata dia, trotoar tersebut seharusnya dilengkapi dengan fasilitas seperti bangku, peneduh, dan ruang interaksi.
“Berjalan kaki adalah puncak piramida transportasi berkelanjutan dan merupakan hak asasi warga kota yang paling mendasar dan wajib dipenuhi oleh pemerintah,” tuturnya.
Radea pun merekomendasikan supaya desain trotoar itu ditinjau ulang. Ia meminta supaya proyek pembangunan di Kota Bandung harus hati-hati dan mengedepankan prioritas publik.
“Sebagai langkah konkret, tindakan alternatif yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Bandung disarankan untuk memfokuskan pembangunan jogging track di lokasi yang lebih sesuai, seperti fasilitas olahraga yang sudah dimiliki Kota Bandung. Alih-alih mengorbankan fungsi trotoar, pemerintah dapat mengoptimalkan atau memperbaiki fasilitas olahraga yang mungkin sudah tidak layak pakai,” ucapnya.
“Ini dianggap sebagai solusi yang lebih bijaksana daripada membangun jogging track di trotoar yang merupakan hak sebagian pejalan kaki,” pungkasnya.
