Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli, merespons rencana Pemprov Jabar yang tengah mengkaji pembentukan induk superholding untuk menggabungkan BUMD di lingkungan provinsi.
Menurut Romli, langkah penggabungan BUMD menjadi superholding tersebut harus dirancang dengan matang, termasuk menentukan model pengelolaan yang tepat. Menurutnya konsep superholding tidak boleh asal dibentuk. Efektivitas dan beban operasional harus dipertimbangkan secara detail.
“Mungkin dalam perspektif itu kita akan mencoba memberi catatan terhadap Pemprov Jabar. Kita belum melihat keinginan pemda seperti apa, apakah kemudian modelnya dia khusus perbankan, agro, perhotelan atau jadi satu kesatuan seperti halnya Danantara,” ujar Romli, Selasa (12/8/2025).
“Kalau seperti itu harus dipikirkan karena menjadi superbody, apakah satu kesatuan itu karena cabangnya banyak jadi lebih efektif atau membebani. Yang jelas bahwa kita pada prinsipnya setuju soal superholding itu, hanya modeling-nya yang kita belum tahu,” sambungnya.
Romli mengingatkan agar pembentukan superholding BUMD memuat nilai lokal dan relevan dengan kebutuhan Jawa Barat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD.
“Satu syaratnya harus profesional. Sudahlah yang lalu kita pahamlah. Bahkan gubernur menyampaikan jangan sampai ini menjadi tempatnya tim sukses, ini harus jadi catatan. Kasih saja ke profesional,” ujar Romli.
Menurutnya, pengelolaan yang tepat akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab dari pengalaman yang sudah-sudah, banyak penyertaan modal untuk BUMD yang tidak memberikan dampak manfaat.
“Kita berharap BUMD bisa mendapatkan dividen maksimal dalam rangka menambah PAD kita. Karena kita memberikan modalnya luar biasa di tiap BUMD, ada yang mencapai ratusan miliar, ujung-ujungnya bangkrut,” katanya.
Romli pun mengingatkan agar kegagalan masa lalu tentang pengelolaan BUMD tidak terulang. Dia juga menyoroti mudahnya pemberian modal untuk BUMD tanpa mengevaluasi kinerja sebelumnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Kenapa? Karena salah kelola. Ini diawali kebiasaan kita, uang pemerintah yang mudah (diminta), ketika kurang minta saja lagi penyertaan modalnya. Kegagalan masa lalu ya sudah, jangan terulang ketika sudah jadi holding,” pungkasnya.
