Seorang mantan karyawan SpaceX mengajukan gugatan diskriminasi setelah dipecat karena terlalu sering menggunakan kamar mandi. Pria bernama Douglas Altshuler (58), yang diketahui mengidap penyakit Crohn, mengklaim bahwa perusahaan antariksa milik Elon Musk tersebut mengawasi kebiasaannya ke toilet secara ketat dan tidak memberikan akomodasi layak terkait kondisi medisnya.
Mengutip dari infoINET, dalam dokumen gugatan federal yang diajukan, Altshuler menyebut dirinya kerap diancam akan dipecat jika terlalu sering ke kamar mandi, meskipun ia telah memberikan surat keterangan dokter sebagai bukti sah atas kebutuhan medisnya.
“Undang-undang juga menyatakan bahwa karyawan harus dapat menyampaikan kekhawatiran tentang keselamatan di tempat kerja tanpa takut akan pembalasan,” kata Clive Pontusson, pengacara Altshuler, menyoroti bahwa perusahaan seharusnya memberikan akomodasi yang wajar bagi pegawai dengan disabilitas.
Penyakit Crohn merupakan salah satu jenis penyakit radang usus kronis yang menyebabkan penderitanya harus sering dan mendesak pergi ke kamar mandi. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menimbulkan rasa sakit ekstrem hingga risiko komplikasi serius.
Meski telah menyampaikan keluhan kepada manajemen dan membawa dokumen medis yang menjelaskan kondisinya, pihak SpaceX disebut tidak menanggapi dengan serius. Altshuler akhirnya diberhentikan dengan alasan kinerja yang buruk.
Gugatan tersebut juga menuding bahwa SpaceX tidak memberikan waktu istirahat makan yang layak, memaparkan karyawan pada bahan kimia berbahaya, dan memotong gaji secara tidak adil.
Kasus ini menambah daftar panjang laporan negatif terkait praktik ketenagakerjaan di perusahaan milik Elon Musk. Sebelumnya, Tesla pernah tersangkut dugaan rasisme, dan SpaceX dilaporkan memiliki tingkat cedera kerja yang tinggi. Berdasarkan analisis Reuters pada tahun sebelumnya, fasilitas SpaceX mengalami lima hingga sembilan kali lebih banyak insiden kecelakaan kerja dibanding tahun sebelumnya.
Sebagai tanggapan atas meningkatnya kritik, SpaceX bahkan sempat menggugat Badan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB) pada tahun lalu, menyebut bahwa lembaga tersebut bertindak di luar kewenangannya secara konstitusional.
“Undang-undang menyatakan karyawan berhak meminta pihak yang mempekerjakannya memberikan akomodasi yang wajar untuk disabilitas tanpa takut pekerjaan mereka akan terancam atau dicabut,” tegas Pontusson.
Artikel ini telah tayang di .
