Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat untuk terus meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, mengatakan poin-poin yang ditekankan Dedi Mulyadi mencakup pembenahan infrastruktur, pelayanan, hingga digitalisasi.
“Instruksi Pak Gubernur, tahun 2026 itu panti di Jabar harus menjadi panti terbaik. Mulai dari pelayanannya, pengelolaan, hingga sarana dan prasarana. Bahkan soal digitalisasi,” kata Noneng saat ditemui di Cisarua, Selasa (16/12/2025).
Salah satu langkah digitalisasi di lingkungan unit Dinsos Jabar yakni penggunaan Sistem Informasi Terpadu Griya Bina Karya (SITEGAR), sistem baru yang digulirkan UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK).
Sistem tersebut bertujuan mereformasi pelayanan di UPTD PPSGBK agar berbasis digital. Noneng meminta agar sistem itu bisa terintegrasi dengan dashboard Dinsos Jabar.
“Mudah-mudahan nanti (SITEGAR) bisa terintegrasi dengan dashboard Dinsos Jabar yang kini telah memiliki 130 sektor, kalau sebelumnya kan baru 127 sektor,” kata Noneng.
UPTD PPSGBK menjadi wadah bimbingan sosial, mental, fisik, hingga keterampilan. Mereka yang menjadi sasarannya yakni gelandangan, pengemis, pemulung, hingga fakir miskin.
“Tujuan utamanya adalah memastikan mereka yang kita layani dan latih berhasil mencapai kemandirian, sesuai dengan apa yang mereka inginkan,” kata Noneng.
Kepala UPTD PPSGBK Dinsos Jabar, Yudi Purwana, menjelaskan bahwa SITEGAR akan mengolah data. Sebelumnya, pengolahan data dari berbagai format dan masing-masing satuan pelayanan sosial dilakukan secara terpisah.
“Hal ini sering membuat proses rekap, pelaporan, dan monitoring membutuhkan waktu lebih panjang. Oleh karena itu, ini merupakan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penguatan inovasi daerah, serta pendukung UPTD PPSGBK dalam mendukung transformasi digital,” kata Yudi.
