Bupati Bogor Harap Seluruh Perangkat Daerah Perkuat Pencegahan Korupsi

Posted on

Guna memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, hari ini.

Melalui rapat koordinasi ini, Bupati Bogor, Rudy Susmanto berharap seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, demi mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, transparan, dan berintegritas tinggi.

“Ini merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi,” ujar Rudy dalam keterangannya, Senin ( 20/10/2025).

Selain itu, Rudy menegaskan bahwa tindak lanjut pelaksanaan MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 menjadi langkah strategis Pemkab Bogor dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Rudy juga mengajak seluruh pihak eksternal, termasuk masyarakat, dunia usaha, serta lembaga sosial, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan MCP dan SPI KPK Tahun 2025.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengungkapkan rapat evaluasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan percepatan penyelesaian dokumen serta mengatasi berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan MCP maupun SPI KPK tahun 2025.

“Forum ini menjadi ruang bersama bagi seluruh perangkat daerah untuk berbagi informasi, mendiskusikan permasalahan, serta mencari solusi agar seluruh target dapat terpenuhi tepat waktu,” ujar Ajat Rochmat.

Ia mengatakan bahwa Tim MCP Kabupaten Bogor terus bekerja hingga larut malam untuk memastikan seluruh dokumen dapat dilengkapi sesuai arahan Bupati Bogor. Katanya, selain MCP, rapat juga membahas perkembangan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025.

“Untuk itu, pentingnya komitmen seluruh kepala perangkat daerah untuk bekerja maksimal dalam pemenuhan eviden MCP dan SPI 2025,” tandasnya.

Sebagai informasi, MCP sendiri merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memonitor dan mendorong upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Adapun cara mengisi SPI KPK pertama, menerima pesan undangan resmi melalui WhatsApp dari kontak bercentang biru ‘SPI by KPK’ atau melalui email dari spi@kpk.go.id. Subjek email akan bertuliskan ‘Survei Penilaian Integritas 2025’.

Verifikasi identitas, Pastikan bahwa nama tercantum dengan benar pada undangan dan Anda adalah pegawai yang sesuai dengan unit kerja yang dituju.

Akses tautan survei, Klik tombol ‘ISI SURVEI’ yang tertera pada pesan WhatsApp atau email yang Anda terima. Tautan tersebut akan mengarahkan Anda ke platform E-Survey resmi. Isi kuesioner, ikuti instruksi dan jawab semua pertanyaan dalam kuesioner yang disediakan. Jawaban Anda akan dirahasiakan.