Wacana menjadikan Cirebon sebagai daerah istimewa mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Bupati Cirebon Imron. Ia menilai, wacana tersebut tidak bisa di putuskan secara sepihak dan harus melalui kajian komprehensif yang melibatkan banyak elemen.
Menurut Imron, sistem pemerintahan saat ini berbeda dengan masa lalu, di mana setiap keputusan, termasuk perubahan status daerah, harus melalui proses panjang dan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Kalau bicara daerah istimewa, itu kewenangannya di pemerintah pusat, seperti halnya pemekaran wilayah. Tidak bisa hanya karena alasan historis atau budaya, harus dikaji secara menyeluruh,” kata Imron, Selasa (29/4/2025).
Ia juga menyinggung soal pembagian anggaran pusat yang saat ini masih menuai sorotan. Imron mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengeluhkan ketimpangan alokasi anggaran. Menurutnya, alokasi tersebut masih berbasis jumlah desa, bukan jumlah penduduk.
“Jawa Barat penduduknya jauh lebih banyak dari Jawa Tengah, tapi anggarannya lebih kecil. Karena itu, jika bicara daerah istimewa, kita juga harus pertimbangkan aspek keuangan dan struktur pemerintahan,” jelasnya.
Di sisi lain, pegiat budaya Cirebon, Raden Chaidir Susilaningrat, menyatakan dukungannya terhadap wacana ini, asalkan tujuannya untuk memperkuat pelestarian budaya, bukan sekadar kepentingan politik.
“Kalau status daerah istimewa bisa mendukung pelestarian budaya Cirebon, tentu kami sambut baik. Tapi kalau hanya sekadar untuk hingar-bingar politik, saya pribadi belum melihat urgensinya,” ucapnya.
Chaidir juga menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menyebut ingin menjadikan Cirebon seperti “Yogyakarta-nya Jawa Barat”. Namun menurutnya, maksud dari pernyataan tersebut lebih kepada menjadikan Cirebon sebagai pusat budaya dan pariwisata, bukan menjadikannya setara provinsi secara administratif.
“Kalau benar menjadi daerah istimewa, berarti setara provinsi, dan itu artinya Jawa Barat bisa kehilangan Cirebon. Tapi saya kira maksud Pak Gubernur lebih kepada menjadikan budaya Cirebon sebagai destinasi wisata unggulan, seperti Yogyakarta. Itu sangat kami dukung,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika memang wacana ini akan dibawa lebih jauh, maka pembahasannya tidak bisa hanya melibatkan Kabupaten Cirebon saja. Kota Cirebon, serta wilayah lain yang memiliki keterikatan budaya, juga harus dilibatkan.
“Ini harus jadi gerakan bersama. Tidak cukup hanya oleh satu daerah. Harus ada sinergi antara Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan daerah penyangga lainnya. Keraton, pegiat seni, dan masyarakat juga perlu dilibatkan agar tujuannya jelas untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya,” pungkasnya.
