Rencana unjuk rasa guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Sukabumi batal digelar di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (22/1/2026). Sebagai gantinya, kawasan tersebut justru dipenuhi spanduk penolakan misterius yang terpasang sejak dini hari.
Bupati Sukabumi Asep Japar dan Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ardian Satrio merespons cepat dinamika tersebut. Alih-alih membiarkan aksi massa di jalanan, pemerintah daerah membuka ruang dialog di Cisaat, sementara kepolisian tetap memprioritaskan pengamanan di titik-titik rawan.
Menanggapi spanduk penolakan yang mengatasnamakan warga dan sopir angkot, Bupati Asep Japar mengaku baru mengetahuinya. Ia menjelaskan bahwa pengalihan lokasi aksi juga mempertimbangkan kapasitas Pendopo yang terbatas.
“Kalau di Pendopo kan massanya banyak, sementara tempatnya terbatas. Soal spanduk, saya baru dengar juga,” kata Asep kepada infoJabar di Cisaat, Kamis (22/1/2026).
Dalam dialog tersebut, Asep menampung sejumlah aspirasi utama para guru, terutama terkait penghasilan dan peningkatan status kepegawaian dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia mengakui kondisi gaji guru PPPK saat ini, yang berkisar antara Rp250 ribu hingga Rp650 ribu, sangat minim.
“Saya sedang memperjuangkan para guru ini. Karena status ASN, mereka tidak bisa lagi menerima honor dari dana BOS. Kami sedang mencari sumber pendanaan lain dan mendorong pemerintah pusat serta provinsi agar ada solusi layak. Bahkan hari ini sedang dibahas di Bandung,” tegas Asep.
Di sisi lain, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ardian Satrio menyebut pemindahan lokasi aksi ke kawasan GOR Cisaat merupakan hasil koordinasi lintas pihak. Terkait spanduk penolakan yang memicu polemik, Ardian memilih fokus pada kondusivitas lapangan.
“Kerja sama para pihak, kolaborasi, koordinasi, komunikasi, dan satu lagi kopi,” kelakar Ardian. “Soal spanduk, itu nanti. Kita amankan situasi ini dulu.”
Pantauan infoJabar, spanduk-spanduk tersebut terpasang di pagar seberang Pendopo dan pintu masuk Alun-alun Kota Sukabumi. Isinya tertulis: “KAMI GABUNGAN PENGEMUDI ANGKOT SUKABUMI MENOLAK ADANYA AKSI UNJUK RASA DI SEKITAR PENDOPO KARENA MENGGANGGU AKTIVITAS USAHA KAMI.”
Namun, klaim dalam spanduk tersebut dibantah keras oleh para sopir angkutan kota (angkot). BS (40), sopir trayek 08 Cisaat-Kota Sukabumi, menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan penolakan terhadap aksi guru.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Kami tidak merasa menolak demo. Tulisan di situ mencatut nama sopir angkot, padahal kami tidak ingin diadu domba dengan rakyat kecil lainnya,” ujar BS.
Senada dengan BS, Boeng (45), sopir trayek Bhayangkara, melihat keberadaan spanduk tersebut sebagai upaya provokasi. “Kami melihat ini sebagai adu domba. Saya sebagai warga dan sopir angkot tidak merasa keberatan dengan aksi tersebut,” pungkasnya.
Di sisi lain, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ardian Satrio menyebut pemindahan lokasi aksi ke kawasan GOR Cisaat merupakan hasil koordinasi lintas pihak. Terkait spanduk penolakan yang memicu polemik, Ardian memilih fokus pada kondusivitas lapangan.
“Kerja sama para pihak, kolaborasi, koordinasi, komunikasi, dan satu lagi kopi,” kelakar Ardian. “Soal spanduk, itu nanti. Kita amankan situasi ini dulu.”
Pantauan infoJabar, spanduk-spanduk tersebut terpasang di pagar seberang Pendopo dan pintu masuk Alun-alun Kota Sukabumi. Isinya tertulis: “KAMI GABUNGAN PENGEMUDI ANGKOT SUKABUMI MENOLAK ADANYA AKSI UNJUK RASA DI SEKITAR PENDOPO KARENA MENGGANGGU AKTIVITAS USAHA KAMI.”
Namun, klaim dalam spanduk tersebut dibantah keras oleh para sopir angkutan kota (angkot). BS (40), sopir trayek 08 Cisaat-Kota Sukabumi, menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan penolakan terhadap aksi guru.
“Kami tidak merasa menolak demo. Tulisan di situ mencatut nama sopir angkot, padahal kami tidak ingin diadu domba dengan rakyat kecil lainnya,” ujar BS.
Senada dengan BS, Boeng (45), sopir trayek Bhayangkara, melihat keberadaan spanduk tersebut sebagai upaya provokasi. “Kami melihat ini sebagai adu domba. Saya sebagai warga dan sopir angkot tidak merasa keberatan dengan aksi tersebut,” pungkasnya.
