Sentilan Wagub Jabar ke Sekda yang Bikin Riuh Paripurna

Posted on

Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025), mendadak berubah memanas ketika Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyelipkan kritik tajam terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman.

Erwan awalnya hanya ingin menyampaikan bahwa tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 akan disampaikan oleh Sekda. Namun ia lantas menambahkan komentar pedas yang langsung menyentuh absensi Herman.

“Dan, juga sekalian tanyakeun kamana wae sekda gitu,” ucap Erwan disambut tawa dan tepuk tangan anggota dewan.

“Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur belum pernah saudara sekda hadir, dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada, coba tanyakan yang terhormat anggota DPRD, terima kasih,” lanjutnya.

Pernyataan ini segera ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara yang mengimbau agar pernyataan tersebut tidak dibawa keluar. “Masalah yang disampaikan Wagub tadi biarlah itu menjadi masalah internal di eksekutif, kita jaga rumah kita masing-masing saja,” ujar Iswara.

Herman tak tinggal diam. Melalui pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD atas ketidakhadirannya. Ia mengaku sedang menjalankan tugas mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ke lokasi bencana tanah bergerak di Purwakarta.

Kaleresan dina waktos anu ampir sami, tabuh 11.30 WIB simkuring nampi tugas ti Pak Gubernur kangge ngadampingi kunjungan kerja Bapak Menteri PMK ka lokasi bencana pergeseran tanah di Pasirmunjul Purwakarta. (Kebetulan di waktu yang sama jam 11.30 WIB saya terima tugas Pak Gubernur untuk mendampingi kunjungan kerja Bapak Menteri PMK ke lokasi bencana pergeseran tanah di Pasirmunjul Purwakarta),” ucap Herman.

“Aya 83 KK, 69 rumah tur 249 jiwa anu terdampak tur kedah diperhatoskeun. Hapunten bilih kinerja simkuring kirang nyugemakeun pimpinan miwah warga Jawa Barat. Salam baktos. (Ada 83 KK, 69 rumah dan 249 jiwa yang terdampak yang harus diperhatikan. Mohon maaf jika kinerja saya kurang menyenangkan pimpinan dan semua warga Jawa Barat),” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati merespons sentilan dari wagub ke sekda. Menurutnya, apa yang terjadi adalah bagian dari dinamika biasa dalam kerja pemerintahan. Dia menyebut hubungan wagub dan sekda baik-baik saja. Rahmat berseloroh keduanya hanya rindu karena lama tidak berjumpa di satu forum yang sama.

“Sejauh ini baik-baik saja,” katanya.

“Itu kangen saja karena beberapa waktu tidak bertemu,” tambahnya.

Meski begitu, Rahmat mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi agar tidak mengabaikan dinamika ini. Ia berharap kepala daerah mampu menjembatani agar relasi kerja di lingkaran eksekutif tetap solid dan produktif.

“Dinamika internal eksekutif itu ya perlu memang diperhatikan oleh gubernur biar tetap produktif,” ujar legislator PKB itu.

Rahmat optimistis, tata kelola pemerintahan di Jabar tidak akan terganggu oleh peristiwa ini. “Mestinya tidak ya. Tata kelola pemprov tetap bisa berjalan normatif dan bahkan harusnya bisa lebih akseleratif seiring gaya kerja gubernur,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Jabar tetap menjalankan fungsi pengawasan meski tak jarang diserang di media sosial. “Meskipun akhir-akhir ini kami diserang buzzer, ya enggak apa-apa. Itu risiko demokrasi terbuka. Tapi kami yakin masyarakat Jawa Barat cukup terdidik dan tahu posisi DPRD,” pungkasnya.

Dinamika ini juga mendapat perhatian dari akademisi. Pengamat politik Unpar Pius Sugeng Prasetyo menyayangkan jika perbedaan atau ketegangan dalam tubuh eksekutif dibawa ke ruang publik tanpa penyaringan. “Prinsipnya, ada tata cara yang pasti sudah dimiliki dan seharusnya ditaati oleh setiap pejabat publik,” ujar Pius.

Menurutnya, komunikasi antarpejabat harus dibangun secara elegan dan diarahkan pada sinergi, bukan konflik terbuka. Meski secara formal kritik itu bisa dibenarkan, dari sisi waktu dan tempat, hal itu berisiko menimbulkan multitafsir.

“Sentilan bisa menampilkan relasi kekuasaan yang mungkin secara formal benar, tapi dari sisi ketepatan bisa menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja dan kinerja,” ucapnya.

Sekda Klarifikasi: Ada Tugas Gubernur

Respons DPRD

Kata Pakar Politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *