Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Heri Suryana alias Jaro Midun akhirnya tersenyum lega. STNK mobil pribadinya yang sempat dijaminkan ke RSUD Palabuhanratu demi membantu warganya yang sakit kini telah kembali ke tangannya.
“Allhamdulilah STNK sudah saya ambil karena sudah terbayarkan. Tadi di humas mengklarifikasi khawatirnya ada kesalahan dari pihak rumah sakit. Kami tidak menyalahkan dari pihak rumah sakit karena allhamdulilah rumah sakit sudah menangani pasien dengan selesai sampai dengan sembuh,” ujar Jaro Midun kepada awak media, Selasa (27/5/2025).
Menurut Jaro Midun, sebenarnya ia ingin menyoroti persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sukabumi dalam video yang kemudian viral.”Yang saya sesalkan itu KIS, bagaimana KIS-nya dari APBD kabupaten ini bisa terealisasi lagi seperti dulu untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa masalah KIS menjadi beban tersendiri bagi para kepala desa. “Problemnya dari para kades itu sangat besar. Andai kata KIS ini tidak dibuka lagi dari KIS APBD kabupaten karena kesehatan warga itu umumnya membutuhkan bantuan dari pemerintah, sehingga setiap kejadian sakit pasti larinya ke kepala desa untuk bisa menangani pengobatannya itu supaya tidak bayar. Sedangkan dari pihak KIS sendiri belum dibuka, ini menjadi masalah buat kami,” jelasnya.
Menurutnya, dahulu proses pengurusan KIS lebih mudah dan cepat. “Kalau dulu itu mudah, dikala warga sakit bikin berita acara di desa, bikin SKTM Dinas Sosial, paginya langsung aktif. Dikala hari ini susah karena belum dibuka seperti hal seperti itu,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan KIS prabayar yang membutuhkan waktu 14 hari untuk aktif. Sementara warga atau pasien sendiri tidak bisa menunggu proses tersebut ketika menghadapi situasi darurat.
“Ada juga sekarang prabayar, cuman waktunya 14 hari. Kalau prabayar kan 14 hari, sedangkan sakitnya saat ini misalkan. Tapi kan kalau nunggu 14 hari, kita yang sakit keburu enggak tertolong, sehingga masyarakat kalau bayar mana? Kalau dipaksakan ke rumah sakit jalur umum,” paparnya.
Jaro Midun berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera menangani persoalan KIS dari APBD. “Saya harap pemerintah Pemkab Kabupaten Sukabumi untuk secepatnya menangani KIS APBDES kabupaten, karena kami pihak pemerintah desa sangat mengharapkan. Dan mohon kepada para kepala desa di Kabupaten Sukabumi, sabar-sabar ya, dengan keadaan seperti ini, karena ini dilakukan bukan oleh kami saja, ini mungkin oleh semua kepala desa dirasakan,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi Jaro Midun yang menjaminkan STNK mobil pribadinya demi membantu warganya yang sakit dan tidak memiliki KIS viral di media sosial. Tindakan tersebut mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang langsung turun tangan membantu menyelesaikan biaya pengobatan pasien tersebut.
