Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melepas kepemilikan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dinilai sebagai langkah rasional di tengah beban keuangan daerah yang terus membengkak. Namun, opsi tersebut tetap perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli, menilai keinginan Pemprov Jabar membuka opsi pelepasan saham BIJB sebagai langkah wajar. Pasalnya, bandara tersebut telah bertahun-tahun merugi meski terus mendapat suntikan modal dari APBD.
“Karena sudah bertahun-tahun merugi, sangat wajar jika pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas membuka opsi itu,” ujar Romli saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan, jika penyertaan modal terus dilakukan tanpa perbaikan signifikan, keuangan daerah akan semakin tergerus dan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. “Sebab, jika terus melakukan penyertaan modal, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat akan terkuras,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Jabar menguasai 78,52 persen saham BIJB melalui BUMD PT BIJB, sementara 21,48 persen sisanya dimiliki PT Angkasa Pura, PT Jasa Sarana, dan KKPS. Dengan komposisi ini, beban tanggung jawab terbesar berada di tangan pemerintah provinsi.
Romli mendukung jika Pemprov Jabar memutuskan melepas seluruh saham BIJB kepada pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum keputusan final diambil. “Jadi kita mendukung, tapi harus dilakukan kajian mendalam. Selain itu, aspek kesejarahan harus menjadi sense of belonging,” ucapnya.
Selama beberapa tahun terakhir, BIJB Kertajati rutin menerima penyertaan modal dari APBD Jawa Barat. Pada 2026, bandara di Majalengka itu kembali mendapat suntikan dana Rp100 miliar. Namun hingga kini, kontribusi pendapatan BIJB terhadap kas daerah dinilai belum sebanding dengan dana yang digelontorkan.
Dalam kondisi tersebut, Romli menilai opsi menyerahkan kepemilikan saham kepada pemerintah pusat bisa menjadi jalan tengah untuk mengurangi tekanan terhadap keuangan daerah.
“Jangan sampai BIJB menguras keuangan daerah. Jika tiap tahun Rp100 miliar, sudah berapa sekolah yang bisa dibangun jika kita bicara aspek kebermanfaatan,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan utang BIJB yang masih menjadi beban serius di tengah minimnya pemasukan bandara. “Sampai hari ini utang BIJB ke bank mencapai lebih dari Rp2 triliun, belum lagi kepada pihak ketiga. Makanya, kami menyambut baik rencana ini sebagai opsi terbaik untuk menyelamatkan keuangan daerah dari beban yang terus menggantung,” tuturnya.
Terkait dua opsi, yaitu melepas seluruh saham atau hanya sebagian, Romli menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Pemprov Jabar sebagai pemegang saham mayoritas.
“Intinya, BIJB perlu terobosan progresif dari pemegang saham mayoritas karena sudah terbukti tidak maju. Namun, semua opsi ini kami serahkan kepada pemda untuk dikaji,” pungkasnya.
Romli mendukung jika Pemprov Jabar memutuskan melepas seluruh saham BIJB kepada pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum keputusan final diambil. “Jadi kita mendukung, tapi harus dilakukan kajian mendalam. Selain itu, aspek kesejarahan harus menjadi sense of belonging,” ucapnya.
Selama beberapa tahun terakhir, BIJB Kertajati rutin menerima penyertaan modal dari APBD Jawa Barat. Pada 2026, bandara di Majalengka itu kembali mendapat suntikan dana Rp100 miliar. Namun hingga kini, kontribusi pendapatan BIJB terhadap kas daerah dinilai belum sebanding dengan dana yang digelontorkan.
Dalam kondisi tersebut, Romli menilai opsi menyerahkan kepemilikan saham kepada pemerintah pusat bisa menjadi jalan tengah untuk mengurangi tekanan terhadap keuangan daerah.
“Jangan sampai BIJB menguras keuangan daerah. Jika tiap tahun Rp100 miliar, sudah berapa sekolah yang bisa dibangun jika kita bicara aspek kebermanfaatan,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan utang BIJB yang masih menjadi beban serius di tengah minimnya pemasukan bandara. “Sampai hari ini utang BIJB ke bank mencapai lebih dari Rp2 triliun, belum lagi kepada pihak ketiga. Makanya, kami menyambut baik rencana ini sebagai opsi terbaik untuk menyelamatkan keuangan daerah dari beban yang terus menggantung,” tuturnya.
Terkait dua opsi, yaitu melepas seluruh saham atau hanya sebagian, Romli menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Pemprov Jabar sebagai pemegang saham mayoritas.
“Intinya, BIJB perlu terobosan progresif dari pemegang saham mayoritas karena sudah terbukti tidak maju. Namun, semua opsi ini kami serahkan kepada pemda untuk dikaji,” pungkasnya.
