Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat melepas saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi opsi realistis untuk mempercepat pengembangan bandara yang dinilai lamban. Langkah ini dipandang mampu mengurangi beban keuangan daerah yang muncul sejak bandara di Kabupaten Majalengka itu beroperasi pada 2018.
Saat ini, Pemprov Jabar menguasai 78,52 persen saham BIJB. Sisanya, sebesar 21,48 persen, dimiliki oleh PT Angkasa Pura, PT Jasa Sarana, dan KKPS. Dominasi saham tersebut menempatkan Pemprov Jabar pada porsi tanggung jawab terbesar, baik dari sisi kebijakan maupun pembiayaan, termasuk pelunasan utang pembangunan.
Direktur Utama PT BIJB Ronald H. Sinaga menyebut rencana pelepasan saham sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Jabar. Secara manajerial, BIJB siap mengikuti keputusan tersebut.
“Kami siap saja. Jika pusat ingin mengambil alih, silakan, itu bagus. Bagi kami tidak masalah siapa pemegang sahamnya karena kami adalah manajemen yang mengelola bandara,” ujar Ronald saat diwawancarai, Rabu (14/1/2026).
Menurut Ronald, skema ini hanya akan mengubah struktur kepemilikan, bukan operasional. Sebab, sejak awal Bandara Kertajati sudah dioperasikan oleh Angkasa Pura Indonesia. “Sekarang pun airport-nya sudah dikelola Angkasa Pura sebagai operator,” jelasnya.
Terkait besaran saham, Ronald menyebut ada dua opsi. Jika tetap ingin dipertahankan sebagai BUMD, Pemprov Jabar harus memegang saham minimal 51 persen. Namun, jika seluruh saham dilepas, status BIJB akan berubah menjadi BUMN.
“Kalau jadi BUMN, silakan diambil semua, tapi konsekuensinya utang harus ditanggung pusat,” katanya.
Ronald mengungkapkan, BIJB saat ini masih memiliki sisa utang pembangunan sekitar Rp2 triliun.
Meski demikian, ia memastikan aset utama BIJB dalam kondisi aman. Lahan bandara seluas 1.400 hektare sepenuhnya milik Pemprov Jabar dan telah bersertifikat resmi. “Tanahnya milik Pemprov, sertifikatnya jelas, 1.400 hektare, sudah clear,” tegasnya.
Dalam operasionalnya, BIJB juga masih terikat Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Angkasa Pura Indonesia selama 17 tahun, yang kini telah berjalan delapan tahun.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, rencana pelepasan saham ini merupakan hasil evaluasi panjang. Pengembangan bandara dinilai membutuhkan waktu sangat lama jika hanya mengandalkan peran pemerintah provinsi.
“Karena durasinya cukup panjang, Gubernur mempertimbangkan alternatif pelimpahan saham mayoritas ke pemerintah pusat untuk mempercepat tujuan pembangunan Kertajati,” ujar Dedi, Selasa (13/1/2026).
Pemprov Jabar kini tengah menyiapkan skema pertukaran saham. Harapannya, setelah melepas saham mayoritas di BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat, Pemprov Jabar bisa memperoleh kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Harapannya, saham provinsi bisa dialihkan ke Bandara Husein. Jadi, biar Kertajati itu 100 persen dikelola pemerintah pusat, mulai dari operasional, pelayanan, hingga penerbangannya,” pungkas Dedi.
Terkait besaran saham, Ronald menyebut ada dua opsi. Jika tetap ingin dipertahankan sebagai BUMD, Pemprov Jabar harus memegang saham minimal 51 persen. Namun, jika seluruh saham dilepas, status BIJB akan berubah menjadi BUMN.
“Kalau jadi BUMN, silakan diambil semua, tapi konsekuensinya utang harus ditanggung pusat,” katanya.
Ronald mengungkapkan, BIJB saat ini masih memiliki sisa utang pembangunan sekitar Rp2 triliun.
Meski demikian, ia memastikan aset utama BIJB dalam kondisi aman. Lahan bandara seluas 1.400 hektare sepenuhnya milik Pemprov Jabar dan telah bersertifikat resmi. “Tanahnya milik Pemprov, sertifikatnya jelas, 1.400 hektare, sudah clear,” tegasnya.
Dalam operasionalnya, BIJB juga masih terikat Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Angkasa Pura Indonesia selama 17 tahun, yang kini telah berjalan delapan tahun.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, rencana pelepasan saham ini merupakan hasil evaluasi panjang. Pengembangan bandara dinilai membutuhkan waktu sangat lama jika hanya mengandalkan peran pemerintah provinsi.
“Karena durasinya cukup panjang, Gubernur mempertimbangkan alternatif pelimpahan saham mayoritas ke pemerintah pusat untuk mempercepat tujuan pembangunan Kertajati,” ujar Dedi, Selasa (13/1/2026).
Pemprov Jabar kini tengah menyiapkan skema pertukaran saham. Harapannya, setelah melepas saham mayoritas di BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat, Pemprov Jabar bisa memperoleh kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
“Harapannya, saham provinsi bisa dialihkan ke Bandara Husein. Jadi, biar Kertajati itu 100 persen dikelola pemerintah pusat, mulai dari operasional, pelayanan, hingga penerbangannya,” pungkas Dedi.
