Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang ingin menyekolahkan siswa nakal ke markas militer mendapat respon dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari DPR RI. Dedi diminta untuk mengkaji ulang niatnya tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Meski mengaku belum tahu jelas soal maksud yang disampaikan Dedi Mulyadi, namun dia meminta Gubernur Jabar itu untuk mengkaji wacana tersebut.
“Saya belum apa namanya secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jabar. Tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025) dikutip dari infoNews.
Menurut Dasco, setiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dengan daerah lainnya. Sehingga kebijakan yang dibuat menurutnya harus dipertimbangkan dengan kondisi di daerah.
“Memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya, saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD Jabar,” ujar Dasco.
“Tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi menginginkan adanya pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pendidikan karakter ini bakal melibatkan unsur TNI Polri.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menyebut program pendidikan karakter dengan melibatkan TNI Polri akan digulirkan pada 2 Mei 2025 mendatang di beberapa wilayah di Jawa Barat.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).
Dedi menjalankan, telah disiapkan puluhan barak khusus untuk siswa mengikuti program pendidikan karakter. Adapun siswa yang akan mengikuti program ini, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelasnya.
Artikel ini telah tayang di
