Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memantik beragam tanggapan dari para kepala daerah di Jawa Barat.
Melalui Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA, masyarakat diimbau menyisihkan Rp1.000 per hari untuk membantu warga yang membutuhkan. Berikut ragam suara mereka.
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengajak seluruh ASN, kepala desa, dan masyarakat umum di Purwakarta serentak memulai Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Di lingkungan setda saja ada 300-an ASN, dan hari ini mereka serentak menyumbangkan seribu rupiah. Sudah bisa ditotalkan berapa uang yang terkumpul,” ujar Om Zein sapaan akrabnya, Senin (6/10/2025).
Om Zein menegaskan, program ini bersifat sukarela dan bukan pungutan wajib.
“Donasi ini sifatnya sukarela bukan pungutan. Sudah disiapkan kotaknya, diisi sendiri. Kotak ini boleh diisi bukan oleh ASN saja, tapi masyarakat umum juga bisa,” katanya.
Ia mencontohkan, donasi digunakan untuk kebutuhan kecil yang belum terjangkau program pemerintah.
“Sekolah memang gratis, BPJS juga ada. Tapi ongkos ke rumah sakit, atau baju sekolah yang harus dibeli, itu kan masih jadi kendala. Nah, lewat program ini bisa dibantu,” ungkapnya.
Untuk mencegah penyalahgunaan dana, Om Zein menyiapkan mekanisme pengawasan.
“Ini ikhtiar percepatan pelayanan. Dana gotong royong ini dikelola secara terbuka. Masyarakat bisa ikut mengawasi melalui pos pengaduan yang kami siapkan,” ucapnya.
Ia menilai gerakan tersebut menjadi simbol kebersamaan warga Jawa Barat.
“Gerakan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Kalau semua ikut, nilainya bisa luar biasa untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
Bupati Cirebon Imron memberikan respon positif terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggagas Gerakan Gotong Royong Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
“Ini memang program yang sangat bagus karena membangkitkan semangat kebersamaan. Tapi kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Bagaimana cara pengumpulannya, siapa yang mengelola, dan untuk apa saja dana itu digunakan,” ujar Imron, Rabu (8/10/2025).
Ia mengaitkan semangat gerakan ini dengan nilai lokal masyarakat Cirebon.
“Dari dulu orang tua kita sudah terbiasa saling bantu. Kalau ada hajatan, ada temoan (tradisi Cirebon) dan undangan, itu bentuk nyata gotong royong. Bahkan dulu, mereka bahu-membahu agar tidak ada warga yang sampai kelaparan,” tuturnya.
Imron berharap pelaksanaannya nanti benar-benar transparan. “Kalau dijalankan dengan baik dan transparan, saya yakin gerakan ini bisa jadi kekuatan sosial yang luar biasa untuk Jawa Barat, termasuk bagi masyarakat Cirebon,” pungkasnya.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo memastikan kebijakan donasi Rp1.000 per hari belum diterapkan di wilayahnya.
“Terkait Rp1.000 per hari, saya belum bicarakan di seluruh SKPD. Ini juga kan harus kita bicarakan dulu, programnya seperti apa nanti, bagaimana penyimpanannya, pengambilannya, dan lain sebagainya,” ujar Edo di Kota Cirebon, Selasa (7/10/2025).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal. “Nanti kita rapatkan dulu. Di Kota Cirebon belum jalan,” katanya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan dukungannya terhadap Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), meski pelaksanaannya masih menunggu aturan teknis.
“Mendukung saja setiap kegiatan donasi. Cuman memang juklak-juknisnya (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis) kami masih menunggu,” kata Farhan di DPRD Kota Bandung, Kamis (9/10/2025).
Ia menegaskan program itu bersifat imbauan, bukan kewajiban. “Kalau ini bentuknya kan imbauan. kan beliau (Gubernur Jabar Dedi Mulyadi) clear mengatakan ini bukan kewajiban, ini imbauan,” ungkapnya.
Menurutnya, pelaksanaannya harus menunggu kejelasan tata kelola. “Kalau dilaksanakan, hayu (ayo). Cuman kan kalau kami berpikirnya bahwa ada perintah dari beliau untuk mengumpulkan dana masyarakat, maka harus ada juklak-juknisnya. Sama seperti (program) Nyaah ka Indung. Kita lagi nunggu dulu juklak-juknisnya,” beber Farhan.
Ia menegaskan, Pemkot Bandung belum menjalankan program tersebut sampai regulasi jelas.
“Kan itu juga juklak-juknisnya lumayan ribet, karena kita mengumpulkan dana masyarakat dan menyerahkan kepada masyarakat yang lain. Jangan sampai kesannya tidak segaris, teu sajalan (tidak sejalan). Jadi kita masih menunggu, kurang lebih seperti itu,” pungkasnya.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyambut baik program Poe Ibu yang disebutnya mampu menumbuhkan kembali rasa empati di tengah gaya hidup individualis.
“Menyambut baik. Ini program yang bagus. Di tengah-tengah arus individualistik dan hedon, Kita digugah kembali rasa kebersamaan, empati, saling membantu,” tutur Dian, Kamis (9/10/2025).
Dian berharap, semangat gotong royong lewat program ini bisa meningkatkan kesejahteraan.
“Pada akhirnya nanti, akan terbangun solidaritas dan membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini akan bermakna karena berasal gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat,” tutur Dian.
Ia menambahkan, donasi diarahkan untuk masyarakat kurang beruntung. “Ini menyentuh akar persoalan, yang hari ini banyak masyarakat yang kurang beruntung. Membutuhkan perhatian kita untuk atasi masalah pendidikan dan kesehatan, misalnya,” tutur Dian.
Bupati Purwakarta
Bupati Cirebon
Wali Kota Cirebon
Wali Kota Bandung
Bupati Kuningan
Wali Kota Cirebon Effendi Edo memastikan kebijakan donasi Rp1.000 per hari belum diterapkan di wilayahnya.
“Terkait Rp1.000 per hari, saya belum bicarakan di seluruh SKPD. Ini juga kan harus kita bicarakan dulu, programnya seperti apa nanti, bagaimana penyimpanannya, pengambilannya, dan lain sebagainya,” ujar Edo di Kota Cirebon, Selasa (7/10/2025).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal. “Nanti kita rapatkan dulu. Di Kota Cirebon belum jalan,” katanya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan dukungannya terhadap Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), meski pelaksanaannya masih menunggu aturan teknis.
“Mendukung saja setiap kegiatan donasi. Cuman memang juklak-juknisnya (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis) kami masih menunggu,” kata Farhan di DPRD Kota Bandung, Kamis (9/10/2025).
Ia menegaskan program itu bersifat imbauan, bukan kewajiban. “Kalau ini bentuknya kan imbauan. kan beliau (Gubernur Jabar Dedi Mulyadi) clear mengatakan ini bukan kewajiban, ini imbauan,” ungkapnya.
Menurutnya, pelaksanaannya harus menunggu kejelasan tata kelola. “Kalau dilaksanakan, hayu (ayo). Cuman kan kalau kami berpikirnya bahwa ada perintah dari beliau untuk mengumpulkan dana masyarakat, maka harus ada juklak-juknisnya. Sama seperti (program) Nyaah ka Indung. Kita lagi nunggu dulu juklak-juknisnya,” beber Farhan.
Ia menegaskan, Pemkot Bandung belum menjalankan program tersebut sampai regulasi jelas.
“Kan itu juga juklak-juknisnya lumayan ribet, karena kita mengumpulkan dana masyarakat dan menyerahkan kepada masyarakat yang lain. Jangan sampai kesannya tidak segaris, teu sajalan (tidak sejalan). Jadi kita masih menunggu, kurang lebih seperti itu,” pungkasnya.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyambut baik program Poe Ibu yang disebutnya mampu menumbuhkan kembali rasa empati di tengah gaya hidup individualis.
“Menyambut baik. Ini program yang bagus. Di tengah-tengah arus individualistik dan hedon, Kita digugah kembali rasa kebersamaan, empati, saling membantu,” tutur Dian, Kamis (9/10/2025).
Dian berharap, semangat gotong royong lewat program ini bisa meningkatkan kesejahteraan.
“Pada akhirnya nanti, akan terbangun solidaritas dan membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini akan bermakna karena berasal gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat,” tutur Dian.
Ia menambahkan, donasi diarahkan untuk masyarakat kurang beruntung. “Ini menyentuh akar persoalan, yang hari ini banyak masyarakat yang kurang beruntung. Membutuhkan perhatian kita untuk atasi masalah pendidikan dan kesehatan, misalnya,” tutur Dian.
