Selama lebih dari satu dekade terakhir, China melakukan reklamasi besar-besaran di kawasan Laut China Selatan dengan menimbun pasir ke wilayah tengah laut. Langkah ini mengubah karang dangkal dan terumbu yang sebelumnya nyaris tenggelam saat pasang menjadi pulau-pulau buatan berskala besar yang kini berfungsi sebagai pangkalan strategis di wilayah sengketa.
Dikutip dari infoInet, transformasi tersebut tidak hanya mengubah bentang geografis kawasan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik dan ekonomi di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Perubahan signifikan itu terlihat jelas melalui citra satelit. Pulau-pulau baru yang dilengkapi landasan pacu, radar, jalan, serta berbagai fasilitas kini berdiri di lokasi yang 12 tahun lalu hanya berupa garis air dan karang. Terumbu yang sebelumnya membentuk lingkaran putih kini berubah menjadi struktur beton dengan infrastruktur modern.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
China secara resmi menyatakan bahwa pembangunan pulau buatan tersebut ditujukan untuk mendukung fasilitas sipil, seperti navigasi dan keselamatan pelayaran. Namun, berbagai citra satelit dan laporan lapangan menunjukkan keberadaan fasilitas militer, termasuk landasan pacu panjang dan sistem radar, yang berdampingan dengan mercusuar serta stasiun cuaca.
“Kami membangun pulau-pulau ini agar merasa lebih aman, tetapi setiap pulau justru berpotensi menjadi pemicu baru. Semakin banyak perangkat keras yang ditempatkan di atas pasir yang terus berubah, semakin besar risiko situasi menjadi tidak terkendali,” ujar seorang analis keamanan dari Manila, Filipina.
Pernyataan tersebut mencerminkan ketegangan yang dirasakan negara-negara tetangga akibat perluasan daratan buatan di kawasan tersebut.
Pembangunan pulau buatan ini berlangsung dalam waktu relatif singkat. Pada periode 2013 hingga 2016, China menciptakan lebih dari 1.200 hektare lahan baru di Kepulauan Spratly, setara dengan sekitar 1.600 lapangan sepak bola.
Proses reklamasi dilakukan dengan mengerahkan kapal keruk yang menyedot sedimen dari dasar laut, kemudian memompanya ke terumbu karang. Pasir yang telah ditimbun diratakan dan dipadatkan menggunakan alat berat, sementara dinding batu dan beton dibangun untuk melindungi pulau dari gelombang serta badai. Setelah struktur dasar terbentuk, pembangunan dilanjutkan dengan pemasangan fondasi bangunan, pembangkit listrik, fasilitas desalinasi air, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Dampak dari pembangunan ini melampaui sekadar perubahan peta. Pulau-pulau buatan tersebut kini menjadi titik strategis di jalur pelayaran yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan global setiap tahun, sekaligus berada di wilayah yang diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar.
Di sisi lain, ekspansi tersebut menimbulkan konsekuensi lingkungan yang serius. Reklamasi menyebabkan kerusakan terumbu karang dalam skala luas akibat sedimen yang menutupi dan menghancurkan habitat laut. Kondisi ini berdampak pada ekosistem, termasuk area pemijahan ikan dan habitat penyu laut.
Pembangunan pulau buatan juga memengaruhi mata pencaharian nelayan setempat. Sejumlah wilayah perairan yang sebelumnya dapat diakses secara bebas kini harus dihindari, sementara aktivitas patroli dari berbagai negara meningkatkan ketegangan di sekitar kawasan tersebut.
Para pakar hukum internasional menilai bahwa meskipun reklamasi menciptakan daratan baru, sebagian besar pulau buatan itu tidak memberikan hak zona ekonomi eksklusif sebagaimana pulau alami menurut hukum laut internasional. China, bagaimanapun, menolak pandangan dan keputusan tersebut.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan pulau buatan bukan sekadar persoalan teknik reklamasi, melainkan juga mencerminkan bagaimana kekuatan besar dapat mengubah lanskap laut dan keseimbangan geopolitik dengan memindahkan jutaan ton pasir. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kedaulatan, keamanan kawasan, serta masa depan laut yang menjadi urat nadi perdagangan global.
Artikel ini sudah tayang di infoInet
