Pasca kerusuhan yang berujung pada pengrusakan dan penjarahan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, aparat kepolisian mulai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengusut para pelaku. Olah TKP tersebut berlangsung pada Minggu (3/8/2025) dan turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon.
Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengatakan, tim Inafis Polresta Cirebon tengah melakukan pemeriksaan detail terhadap kondisi gedung, termasuk ruangan yang dirusak, dibakar, serta barang-barang yang dijarah massa. Pihaknya menegaskan, akan mengambil langkah hukum tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana.
“Kami akan menindak tegas pihak-pihak yang merusak, membakar, hingga menjarah di kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Tindakan itu sudah masuk ranah kriminal, bukan lagi penyampaian aspirasi,” tegasnya.
Ia juga mengimbau, masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah, serta mampu membedakan antara aksi penyampaian pendapat secara sah dengan tindak pidana yang merugikan kepentingan publik.
“Kami minta semua pihak menahan diri agar situasi di Kabupaten Cirebon tetap aman,” tambahnya.
Senada dengan itu, Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Inf M. Yusron menilai, aksi anarkis yang terjadi di gedung DPRD sudah jauh melenceng dari tujuan orasi. Menurutnya, kerusuhan tersebut bukan lagi bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, melainkan murni tindak kriminal.
“Ini bukan lagi aspirasi, tetapi sudah mengarah pada pengrusakan fasilitas publik serta penjarahan. Oleh karena itu harus diusut tuntas, termasuk perhitungan kerugian akibat peristiwa tersebut,” tegas Yusron.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi mengenai nilai kerugian yang ditimbulkan. Namun, dari pantauan di lokasi kejadian, seluruh ruangan di Gedung DPRD rusak parah, kaca pecah, hingga kelengkapan kantor seperti komputer, televisi, kursi, meja sampai sofa serta perlengkapan lainnya hilang dijarah massa. Aparat keamanan masih disiagakan di sekitar lokasi untuk mencegah potensi kericuhan susulan.
