Di tengah kebutuhan darah yang terus meningkat di wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor justru menghadapi ancaman serius. Layanan unit transfusi darah (UTD) bisa terhenti pada November 2025, bila tidak segera meraih akreditasi.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Ketua PMI Kabupaten Bogor, Indra Fermanto mengungkapkan, berdasarkan informasi dari PMI Pusat, saat ini hanya dua kabupaten-kota di Jawa Barat yang belum memiliki akreditasi UTD, yaitu Kabupaten Bogor dan Kuningan.
“Bayangkan, kalau sampai November ini belum terakreditasi, kami tidak boleh menyelenggarakan layanan transfusi darah,” kata Indra di Kantor PMI Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (13/10/2025).
“Artinya masyarakat sekitar harus mengambil darah ke UTD yang sudah punya akreditasi. Otomatis kita nggak bisa melayani, nggak bisa mendeliver hasil kita,” Indra menambahkan.
Menurut Indra, hambatan utama selama bertahun-tahun bukan terletak pada niat atau kemampuan teknis, melainkan keterbatasan sarana dan prasarana.
“Selama ini ruangan kita tidak memenuhi alur standar UTD. Makanya kita bongkar ruangan-ruangan lama, ubah gudang jadi bagian alur, geser markas PMI agar prioritas bisa fokus ke UTD,” jelasnya.
Ia menambahkan, PMI Kabupaten Bogor kini tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi seluruh standar, mulai dari IPAL, tata ruang alur darah, hingga perekrutan tenaga teknisi bioteknologi.
“Kami masih punya waktu satu bulan untuk menuntaskan semua catatan akreditasi. Insya Allah bisa tercapai. Yang penting layanan darah untuk masyarakat tidak berhenti,” ujarnya.
Indra menegaskan, bahwa sebagian besar peralatan sudah memadai, namun SDM dan tata kelola ruangan masih menjadi pekerjaan rumah. “Alat kita mumpuni, tapi kenapa kantong darah masih rendah? Artinya ada yang harus diperbaiki dari manajemen dan infrastruktur,” katanya.
Kondisi ini mengundang perhatian Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) yang representatif dan terstandar.
“Rencana pembangunan UTD ini sebenarnya sudah kita rencanakan jauh-jauh hari bersama Ketua PMI Kabupaten Bogor,” kata Rudy saat menerima tim survei akreditasi dari PMI Pusat, Senin (14/10/2025).
Ia menambahkan, dari UTD di Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kuningan adalah dua wilayah yang belum terakreditasi. Menurut Rudy, kendala utama terletak pada ketersediaan ruang dan sarana pendukung yang sesuai standar.
“Kita belum punya ruangan UTD yang representatif. Ada beberapa alat dan infrastruktur yang masih harus kita penuhi,” ucapnya.
Dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat, kebutuhan darah di Kabupaten Bogor mencapai 9.000 kantong per bulan, namun hingga kini PMI baru mampu memenuhi sekitar 2.000 kantong.
“Tentu infrastruktur ini harus kita kejar bersama-sama. Bukan hanya membangun bangunan yang bagus, tapi bagaimana PMI dan pemerintah daerah bisa menyediakan darah bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Rudy.
Bupati menambahkan, Detail Engineering Design (DED) pembangunan UTD sudah selesai sejak beberapa tahun lalu, namun belum bisa direalisasikan karena kendala anggaran.
“Kami punya komitmen yang sama. Mudah-mudahan di tahun 2026 tidak ada kendala apa pun, kita bisa bangun unit transfusi darah yang lebih baik, representatif, dan sesuai standar akreditasi,” katanya.
Rudy juga mengapresiasi semangat pengurus baru PMI Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Indra Fermanto. Harapan besar PMI Kabupaten Bogor bisa berkembang.
“Ke depan, kami punya cita-cita agar PMI Kabupaten Bogor punya rumah sakit sendiri,” ujarnya.
Butuh 9.000 Kantong Darah/Bulan
Kondisi ini mengundang perhatian Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) yang representatif dan terstandar.
“Rencana pembangunan UTD ini sebenarnya sudah kita rencanakan jauh-jauh hari bersama Ketua PMI Kabupaten Bogor,” kata Rudy saat menerima tim survei akreditasi dari PMI Pusat, Senin (14/10/2025).
Ia menambahkan, dari UTD di Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kuningan adalah dua wilayah yang belum terakreditasi. Menurut Rudy, kendala utama terletak pada ketersediaan ruang dan sarana pendukung yang sesuai standar.
“Kita belum punya ruangan UTD yang representatif. Ada beberapa alat dan infrastruktur yang masih harus kita penuhi,” ucapnya.
Dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat, kebutuhan darah di Kabupaten Bogor mencapai 9.000 kantong per bulan, namun hingga kini PMI baru mampu memenuhi sekitar 2.000 kantong.
“Tentu infrastruktur ini harus kita kejar bersama-sama. Bukan hanya membangun bangunan yang bagus, tapi bagaimana PMI dan pemerintah daerah bisa menyediakan darah bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Rudy.
Bupati menambahkan, Detail Engineering Design (DED) pembangunan UTD sudah selesai sejak beberapa tahun lalu, namun belum bisa direalisasikan karena kendala anggaran.
“Kami punya komitmen yang sama. Mudah-mudahan di tahun 2026 tidak ada kendala apa pun, kita bisa bangun unit transfusi darah yang lebih baik, representatif, dan sesuai standar akreditasi,” katanya.
Rudy juga mengapresiasi semangat pengurus baru PMI Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Indra Fermanto. Harapan besar PMI Kabupaten Bogor bisa berkembang.
“Ke depan, kami punya cita-cita agar PMI Kabupaten Bogor punya rumah sakit sendiri,” ujarnya.
