Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data dari sistem resmi terkait dugaan jual beli data pribadi 4,6 juta warga Jabar di dark web.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan data yang diklaim bocor oleh pihak tak dikenal bukan berasal dari server Pemprov Jabar, melainkan merupakan aksi pihak yang mencatut logo dan nama institusi tanpa dasar.
“Saya sudah dapat kabar dari Kadiskominfo. Sudah dipastikan tidak ada data yang dikelola oleh Pemprov seperti yang diberitakan kemarin itu, yang mencantumkan atau mencapture logo Pemprov dan Biro Pemotda,” kata Erwan, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, pihak yang mengklaim memiliki dan menjual data warga Jabar hanyalah oknum yang memanfaatkan identitas visual pemerintah untuk menyesatkan publik.
“Jadi ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol, bahwa itu mereka mengatasnamakan saja. Mereka mengklaim saja, memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan,” jelasnya.
Erwan juga menyampaikan bahwa tim persandian dan keamanan informasi Pemprov Jabar terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap setiap potensi peretasan, termasuk berupaya mencari pelakunya.
“Tidak ada kebobolan data di kami. Sudah kita cek ya, kita juga inikan dengan Ditsiber Polda Jabar, sudah dicek, tidak ada kebocoran data dari kami,” jelasnya.
“Ini sudah ditangani oleh Ditsiber Polda Jabar, kita sudah laporkan dan ya mudah-mudahan segera bisa terdeteksi siapa yang mengklaim bahwa itu data Pemda Jabar,” sambungnya.
Terkait pertanyaan apakah perlu dilakukan evaluasi sistem keamanan siber di lingkungan Pemprov, Erwan menilai hal itu tidak perlu dilakukan karena tidak ada bukti kebocoran yang terjadi.
“Ya, tidak perlu dievaluasi, karena itu bukan data kami. Kami tidak ada kebocoran. Saat ini sudah aman, data kami. Itu orang mengklaim. Ya, diapa saja juga kan bisa kalau klaim-klaim doang. Tapi kan tidak ada kenyataan seperti itu,” ujarnya.
