Pemerintah Tambah 10 Ribu Hektare Lahan Tebu, Indramayu Jadi Lokus Utama

Posted on

Pemerintah mempercepat langkah menuju Swasembada Gula Nasional 2027 dengan menargetkan perluasan areal tanam tebu di Jawa Barat seluas 10.000 hektare pada 2026. Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai wilayah utama pengembangan lahan baru tersebut.

Staf Ahli Kementerian Pertanian Nandang Sudrajat menyampaikan bahwa penugasan kepada Jawa Barat merupakan hasil penyesuaian target nasional, setelah sejumlah provinsi lain gagal memenuhi alokasi perluasan lahan pada 2025. Realokasi ini dilakukan guna menjaga konsistensi capaian swasembada gula agar tetap sesuai jadwal.

“Target yang tidak terpenuhi di daerah lain dialihkan ke Jawa Barat. Karena itu, pada 2026 Jawa Barat diminta menambah 10.000 hektare untuk menutup kekurangan nasional,” kata Nandang dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Seiring penambahan tersebut, luas kebun tebu di Indramayu diperkirakan melonjak dari 7.000 hektare menjadi sekitar 17.000 hektare. Pemerintah menegaskan bahwa perluasan ini merupakan pembukaan lahan baru yang membutuhkan dukungan rantai produksi dari hulu hingga hilir.

Nandang menilai kapasitas pabrik gula yang ada di Jawa Barat saat ini tidak akan mampu menyerap hasil panen apabila perluasan lahan melebihi 4.000 hektare. Kondisi itu membuka peluang pembangunan pabrik gula baru, termasuk rencana investasi PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

“Jika ekspansi sudah melampaui 4.000 hektare, pabrik yang ada tidak cukup menampung hasil panen. Alternatifnya adalah membangun pabrik gula baru,” ujarnya.

Pada tahap awal, pemerintah melakukan pemetaan detail menggunakan drone untuk memastikan keakuratan data lahan. Sejumlah titik di Indramayu, seperti Blok Cikawung dan Blok Lonsama, telah dipetakan. Datanya akan dipadukan dengan basis data Perhutani serta Kementerian Kehutanan.

“Data poligon hasil pemetaan drone akan kami sinkronkan agar status dan peruntukan lahannya jelas,” kata Nandang. Ia akan melaporkan hasil kajian teknis tersebut kepada Menteri Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai dasar kebijakan lanjutan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan siap mendukung penuh program swasembada gula tersebut. Wakil Bupati Indramayu Syaefudin mengatakan Indramayu diposisikan sebagai lokus utama hilirisasi tebu di Jawa Barat melalui koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Perhutani, DKPP, hingga organisasi Tani Merdeka Indonesia (TMI).

“Indramayu menjadi salah satu yang utama di Jawa Barat untuk hilirisasi tebu. Semua pihak sudah satu persepsi dan petani siap mendukung program swasembada gula,” ujar Syaefudin di Pendopo Indramayu, Kamis (22/1/2026).

Saat ini, luas lahan tebu di Indramayu mencapai 7.000 hektare, terdiri atas 6.000 hektare yang dikelola pabrik gula dan 1.000 hektare oleh petani melalui kerja sama dengan Perhutani. Pemerintah daerah juga mengidentifikasi potensi perluasan baru, terutama di wilayah Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, dan Desa Sanca, Kecamatan Gantar.

“Ada potensi sekitar 1.500 hektare di kawasan Cikawung dan Sanca yang bisa dikembangkan ke depan,” tambahnya.

Untuk mendukung petani, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas produksi, mulai dari subsidi pupuk, benih, biaya pengolahan lahan, hingga bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Skema dukungan permodalan akan disalurkan melalui koperasi Tani Merdeka Indonesia dalam bentuk natura.

“Bantuan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi kebutuhan produksi agar lebih tepat sasaran,” kata Syaefudin.

Pemerintah daerah optimistis Indramayu dapat menjadi penopang utama penghentian impor gula pada 2027 berkat kondisi lahan yang sesuai dan dukungan penuh pemerintah pusat. “Targetnya jelas, impor ditutup pada 2027 dan Indramayu menjadi salah satu tonggaknya,” pungkas Syaefudin.

Pada tahap awal, pemerintah melakukan pemetaan detail menggunakan drone untuk memastikan keakuratan data lahan. Sejumlah titik di Indramayu, seperti Blok Cikawung dan Blok Lonsama, telah dipetakan. Datanya akan dipadukan dengan basis data Perhutani serta Kementerian Kehutanan.

“Data poligon hasil pemetaan drone akan kami sinkronkan agar status dan peruntukan lahannya jelas,” kata Nandang. Ia akan melaporkan hasil kajian teknis tersebut kepada Menteri Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai dasar kebijakan lanjutan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan siap mendukung penuh program swasembada gula tersebut. Wakil Bupati Indramayu Syaefudin mengatakan Indramayu diposisikan sebagai lokus utama hilirisasi tebu di Jawa Barat melalui koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Perhutani, DKPP, hingga organisasi Tani Merdeka Indonesia (TMI).

“Indramayu menjadi salah satu yang utama di Jawa Barat untuk hilirisasi tebu. Semua pihak sudah satu persepsi dan petani siap mendukung program swasembada gula,” ujar Syaefudin di Pendopo Indramayu, Kamis (22/1/2026).

Saat ini, luas lahan tebu di Indramayu mencapai 7.000 hektare, terdiri atas 6.000 hektare yang dikelola pabrik gula dan 1.000 hektare oleh petani melalui kerja sama dengan Perhutani. Pemerintah daerah juga mengidentifikasi potensi perluasan baru, terutama di wilayah Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, dan Desa Sanca, Kecamatan Gantar.

“Ada potensi sekitar 1.500 hektare di kawasan Cikawung dan Sanca yang bisa dikembangkan ke depan,” tambahnya.

Untuk mendukung petani, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas produksi, mulai dari subsidi pupuk, benih, biaya pengolahan lahan, hingga bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Skema dukungan permodalan akan disalurkan melalui koperasi Tani Merdeka Indonesia dalam bentuk natura.

“Bantuan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi kebutuhan produksi agar lebih tepat sasaran,” kata Syaefudin.

Pemerintah daerah optimistis Indramayu dapat menjadi penopang utama penghentian impor gula pada 2027 berkat kondisi lahan yang sesuai dan dukungan penuh pemerintah pusat. “Targetnya jelas, impor ditutup pada 2027 dan Indramayu menjadi salah satu tonggaknya,” pungkas Syaefudin.