Pelaku Wisata hingga Nelayan Deklarasi Tolak KJA di Pangandaran

Posted on

Suasana tak biasa terjadi di Lapangan Susi Internasional Beach Strip Pantai Pangandaran pada Rabu (13/8/2025) siang. Ratusan orang menggelar deklarasi penolakan keramba jaring apung (KJA).

Deklarasi yang mengatasnamakan dari Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) termasuk di dalamnya para nelayan. Bahkan deklarasi tersebut mengundang eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, eks Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dan Bupati Citra Pitriyami.

Warga menyampaikan keinginan agar izin KJA di Pantai Timur Pangandaran dicabut. Salah seorang koordinator aksi, Iwan Sofa mengatakan, keberadaan KJA bertentangan dengan visi-misi serta kebijakan makro pemerintah daerah yang menjadikan Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata.

“Sedangkan dengan keberadaan KJA, akan menjadi persoalan bagi pengembangan wisata. Keberadaan KJA bertentangan dengan regulasi nasional dan Perda Provinsi Jawa Barat tentang Tata Ruang Laut. Sehingga dengan adanya KJA juga akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem laut,” ucap Iwan kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

Ia menilai KJA dapat merugikan nelayan, terutama nelayan tradisional karena terhalang aktivitas jaring apung. Sehingga, keberadaan KJA akan merusak estetika dan daya tarik pantai timur yang akan merugikan para pelaku wisata dan semua stakeholder pariwisata di Pangandaran.

“Jadi keberadaan KJA akan menghalangi berbagai atraksi dan kegiatan wisata bahari serta akan menggangu kegiatan wisata di pantai timur serta akan mengganggu kegiatan pariwisata di Pangandaran,” katanya.

Menurutnya, lokasi tersebut merupakan jantung penggerak perekonomian stakeholder pariwisata. “Tentu berdampak terhadap pelaku wisata,” ungkapnya.

Pernyataan dari forum tersebut disampaikan di hadapan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami untuk diminta ditindaklanjuti. “Saya harap pernyataan kami dapat Bupati Citra tindaklanjuti,” ucapnya.

Sementarara itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengatakan, tuntutan dari para pelaku wisata ini akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Bertemu dengan pak Gubernur juga kami siap untuk menyampaikan tuntutan dari para pelaku wisata,” ujar Citra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *