Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya memperkuat daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini dijadwalkan mulai bergulir pada 5 Juni 2025.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, BSU akan ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli. Itu sedang dipersiapkan, nanti akan diperlakukan per 5 Juni,” ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat malam (23/5/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme pemberian BSU tahun ini akan mengacu pada skema bantuan masa pandemi COVID-19. Namun, besarannya akan disesuaikan dengan kondisi fiskal saat ini.
“Pemberian subsidi upah seperti COVID-nya. Besaranya lebih kecil (dari Rp 600 ribu),” katanya.
Sebagai catatan, pada 2022 pemerintah menyalurkan BSU sebesar Rp 600 ribu sekali bayar kepada para pekerja formal sebagai kompensasi atas naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tekanan ekonomi akibat pandemi.
Selain BSU, pemerintah juga tengah menyiapkan lima paket insentif ekonomi tambahan yang akan diluncurkan secara bersamaan. Paket insentif tersebut meliputi, Pembebasan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), diskon tarif tol, diskon tarif penerbangan, insentif Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik, dan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga tertentu. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat, sekaligus mendorong sektor konsumsi dan transportasi agar tetap tumbuh di tengah tantangan global.
“Yang BSU anggaranya sudah ada, tapi kita lagi finalisasi,” ujar Airlangga, menambahkan bahwa keseluruhan paket insentif kini dalam tahap perhitungan anggaran secara menyeluruh.
Artikel ini telah tayang di .
