Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Cirebon pada Sabtu (17/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung proses pelatihan calon pekerja, baik yang akan bekerja di dalam maupun luar negeri.
Dalam kunjungannya, Abdul Kadir menekankan pentingnya keahlian khusus sebagai syarat utama untuk bisa bersaing di pasar kerja internasional. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan kantong besar Pekerja Migran Indonesia (PMI), menempati posisi keempat secara nasional, dengan total 70 ribu PMI aktif dan 11 ribu di antaranya diberangkatkan pada tahun lalu.
“Jika potensi ini dikelola dengan baik, maka bukan hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga mampu menciptakan perputaran uang ratusan miliar rupiah di wilayah Cirebon,” ujarnya.
Untuk mendukung pemberangkatan PMI secara profesional dan aman, Abdul Kadir mendorong pemerintah daerah membentuk Migrant Centre di Cirebon. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi pusat pelatihan dengan ekosistem lengkap, termasuk modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada para PMI, khususnya mereka yang berangkat secara prosedural. Ia mengungkapkan bahwa 95 persen kasus PMI bermasalah berasal dari pemberangkatan ilegal.
“Kami tidak akan menoleransi praktik percaloan. Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah desa, kepolisian, dan instansi terkait untuk memberikan edukasi dan penegakan hukum. Bila ada perusahaan nakal, akan kami tindak tegas, termasuk pencabutan izin,” tegasnya.
Terkait maraknya pekerja migran asal Indonesia yang bekerja secara ilegal di Kamboja dan Myanmar, ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi penempatan tenaga kerja ke dua negara tersebut.
“Mayoritas mereka berangkat menggunakan visa turis dan lewat jalur ilegal. Masyarakat harus waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar yang kerap tersebar di media sosial,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa banyak calo berasal dari Indonesia sendiri, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyambut baik kunjungan Menteri Abdul Kadir. Ia berharap jumlah PMI asal Cirebon dapat terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan dan keamanan.
“Visi kami adalah memodernisasi BLK agar mampu menghasilkan PMI yang kompeten dan siap kerja. Dengan perlindungan maksimal, maka devisa yang dihasilkan akan jauh lebih signifikan bagi daerah,” ujarnya.
Agus juga menekankan pentingnya pendataan warga yang bekerja sebagai PMI di setiap desa. Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh kepala desa untuk aktif terlibat dalam proses perlindungan dan pemberangkatan warganya.
“Kami siap bersikap tegas terhadap segala bentuk praktik percaloan. Masyarakat harus merasa aman dan terlindungi dalam menjalani proses untuk menjadi PMI,” pungkasnya.
