Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya mengenai tuntutan 17+8 yang sempat menuai sorotan publik. Ia mengakui bahwa respons awalnya dianggap terlalu enteng dan menyinggung masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasi mereka.
Dalam klarifikasinya, Purbaya menegaskan bahwa ucapannya sebelumnya salah kaprah. Ia merevisi pernyataan yang menyebut bahwa tuntutan itu hanya datang dari “sebagian kecil rakyat”. Menurutnya, kondisi ekonomi yang sedang tertekan justru membuat banyak lapisan masyarakat merasakan kesulitan.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku kaget ketika pernyataannya viral dan menuai banyak kritik. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga agar lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata.
“Jadi, itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” kata Purbaya sembari menegaskan komitmennya memperbaiki komunikasi publik.
Purbaya juga berjanji, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Hal ini diharapkan bisa menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan kesejahteraan lebih merata.
Menyebut Diri sebagai “Menteri Kagetan”
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya meminta publik memahami posisinya sebagai pejabat baru di kabinet. Ia menyebut dirinya sebagai “menteri kagetan”, karena masih beradaptasi dengan sorotan publik yang jauh lebih besar dibanding saat menjabat di LPS.
“Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan, jadi kalau ngomong katanya kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya Koboi,” ungkapnya usai serah terima jabatan di Kantor Kemenkeu.
Menurutnya, gaya komunikasinya saat di LPS relatif bebas karena tidak banyak mendapat pengawasan. Namun, kini setiap ucapan sebagai Menteri Keuangan menjadi perhatian publik, bahkan rawan dipelintir.
“Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata kalau di keuangan beda Bu (Sri Mulyani), salah ngomong dipelintir sana-sini,” tambahnya.
Meski demikian, Purbaya mengaku siap menghadapi kritik keras yang mungkin datang padanya dalam beberapa bulan mendatang. Ia menegaskan akan berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan jabatan baru ini, termasuk dengan meminta masukan dari Sri Mulyani, pendahulunya.
“Jadi ke depan teman-teman media, mohon beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau beberapa bulan baru kritik habis-habisan,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Purbaya sempat merespons tuntutan 17+8 yang disuarakan oleh masyarakat. Ia mengatakan masih belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan tersebut, dan menilai hal itu muncul dari sebagian kecil masyarakat yang merasa kehidupannya terganggu.
“Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Lebih lanjut, ia menilai jika pertumbuhan ekonomi bisa digenjot hingga mencapai angka 6-7 persen, masyarakat tidak akan lagi turun ke jalan. “Kalau ekonomi bagus, orang-orang sibuk bekerja dan makan enak. Jadi demo itu bisa berkurang,” tambahnya.
Purbaya menegaskan kembali bahwa pemerintah berkomitmen menumbuhkan ekonomi yang inklusif. Dengan begitu, harapannya kesejahteraan masyarakat meningkat dan aspirasi yang disuarakan melalui tuntutan 17+8 bisa terjawab melalui kebijakan nyata.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di infofinance dengan judul “Permintaan Maaf Purbaya Gara-gara Respons Enteng Tuntutan 17+8”. Baca artikel aslinya
