Selama musim hujan tahun 2025 ini, fenomena pergerakan tanah terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam kurun waktu 2 bulan. Menurut data BPBD Ciamis, tercatat bencana pergerakan tanah ini terjadi di 5 kecamatan yakni Kawali, Panawangan, Pamarican, Rajadesa dan Sukamantri.
Pergerakan tanah ini mengakibatkan ratusan rumah rusak, bahkan menurut hasil kajian Geologi, sebagain di antaranya harus direlokasi. Pergerakan tanah tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang setiap musim hujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga harus mengalami kerugian karena harus memperbaiki rumah yang retak. Lalu apa yang menyebabkan fenomena pergerakan tanah di Ciamis ini sering terjadi setiap musim hujan?
Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menjelaskan, kondisi geologi di tiap wilayah sangat memengaruhi tingkat kerawanan. Misalnya di Talagasari, Kecamatan Kawali, pergerakan tanah terjadi secara lambat namun berulang setiap kali hujan deras turun. Hasil kajian geologi menunjukkan kawasan tersebut tergolong sangat rawan, sehingga direkomendasikan untuk relokasi.
“Awalnya ada 39 rumah yang direkomendasikan direlokasi, tapi kini bertambah menjadi 54 rumah. Jadi harus dibuatkan satu kawasan untuk relokasi,” ujar Ani saat ditemui pada Senin (2/6/2025).
Kondisi serupa juga terjadi di Desa Mekarbuana, Kecamatan Panawangan, dan Neglasari, Kecamatan Pamarican, di mana beberapa rumah rusak berat akibat longsoran dan sebagian harus direlokasi. Di lokasi lain seperti Jamuresi, Kecamatan Rajadesa, dan Mekarwangi, Kecamatan Sukamantri, pergerakan tanah tergolong lambat namun berisiko tinggi jika hujan terus menerus terjadi.
Menurut Ani, penyebab fenomena pergerakan tanah ini akibat kondisi tekstur tanah di Ciamis yang berada di atas lapisan bebatuan. Otomatis batuan tidak menyerap air, sementara tanah hanya menempel di atasnya.
“Saat terjadi hujan deras, tekanan air menyebabkan tanah bergerak,” jelasnya.
Kondisi ini juga diperparah oleh aktivitas warga yang tidak sesuai, seperti pembuatan kolam ikan, persawahan basah, atau saluran air yang tidak terkontrol di wilayah yang rawan pergerakan tanah.
“Kami minta masyarakat tidak membuat kolam atau sawah di daerah rawan, serta tidak membuat saluran air langsung ke tanah tanpa saluran beton atau pipa,” ucapnya.
Ani juga menyebut BPBD Ciamis telah memiliki empat unit Early Warning System (EWS) yang terpasang di Payungagung, Kawali, Panawangan, dan Pamarican. Namun, pemeliharaan alat-alat ini terkendala anggaran karena dipasang di tanah milik warga. Meski warga merelakannya, namun tidak bisa dialokasikan dalam APBD karena terganjal administrasi.
“Tahun ini kami sedang menyusun rencana pembebasan lahan koordinasi dengan bidang aset agar EWS bisa dianggarkan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan,” kata Ani.
Berikut data rumah terdampak pergerakan tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis. Talagasari, Kawali 54 rumah (harus direlokasi). Mekarbuana, Panawangan 10 rumah. Neglasari, Pamarican 3 rumah rusak berat. Jamuresi, Rajadesa 64 rumah (menunggu kajian geologi) Mekarwangi, Sukamantri 17 rumah.
“Jadi memang di Ciamis itu banyak titik yang rawan pergerakan tanah. Lebih rawan dari daerah lain, terutama di daerah yang agak tinggi. Pergerakan tanah di Ciamis ini karena tekstur tanahnya berada di atas bebatuan. Jadi batu tidak mungkin menyerap air. Si tanah itu cuma numpang di bebatuan jadi tidak menyerap nempel. Meski pun ditanami pohon, maka pohon itu menumpang seperti di Pamarican. Kemudian di Panawangan, air gunung cukup dalam di bawah tanah, batunya banyak tapi tanahnya lembut beda teksturnya berbeda,” ungkapnya.
BPBD mengimbau warga untuk terus waspada, terutama saat curah hujan tinggi. Ketika hujan deras turun dalam waktu lama, warga di daerah rawan pergerakan tanah diminta untuk segera mengungsi ke tempat aman. Namun ketika cuaca membaik, warga bisa kembali ke rumah.
“Kami terus mengingatkan untuk mengikuti hasil kajian geologi dan menghindari aktivitas yang bisa memperburuk kondisi tanah. Kesadaran dan kolaborasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko bencana,” pungkas Ani.
