Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien turut menyoroti polemik tambang yang terjadi di kawasan wisata Raja Ampat. Legislator asal Pantai Utara atau Pantura Jawa Barat (Jabar) itu meminta supaya kawasan di wilayah Papua Barat tetap dijaga agar tidak mengganggu ekosistem lingkungannya.
Sebagaimana diketahui, setelah polemik tambang di Raja Ampat viral di media sosial, Pemerintah Indonesia langsung mengambil tindakan tegas. Izin usaha pertambangan (UIP) nikel yang dikelola empat perusahaan di pulau-pulau kecil itu kini telah dicabut sebagai upaya untuk menjaga lingkungan.
“Sikap tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk tidak bersikap permisif terhadap pelanggaran terhadap environmental impact assessments (AMDAL) atau potensi kerusakan ekosistem,” kata Daniel di Bandung, Selasa (10/6/2025).
Daniel menyatakan, Raja Ampat merupakan salah satu kawasan laut terkaya di dunia. Keputusan mencabut IUP empat perusahaan tambang di sana pun menurutnya merupakan langkah yang tepat lantaran izin tambang nikel dari anak perusahaan Aneka Tambang (Antam) telah terbit sejak 2017.
“Izin yang diberikan kepada PT Gag Nikel terbit sejak tahun 2017. Perusahaan ini memiliki izin tambang mulai berlaku 30 November 2017 hingga 30 November 2047. Jadi logikanya tidak etis kalau ada yang menyerang Pak Bahlil atas peristiwa ini,” tuturnya.
Selain itu, kata Daniel, keputusan pemerintah merupakan langkah tepat untuk melindungi terumbu karang, fauna endemik, dan mata pencaharian masyarakat lokal. Anggota DPR RI dari Dapil Jabar VIII ini mendorong semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, hingga masyarakat adat maupun lokal Raja Ampat untuk aktif berpartisipasi menjaga wilayah kritis ini.
“Dengan keberanian mengedepankan konservasi dan prinsip kehati-hatian. Menteri Bahlil menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tak harus mengorbankan ekologi. Kita bisa dan harus selaras,” tegasnya.
“Intinya ada evaluasi dan audit menyeluruh atas semua izin, terutama di pulau-pulau kecil. Lalu memperkuat pengawasan dan keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat. Seluruh elemen perlu mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk menuntaskan polemik di Raja Ampat,” pungkasnya.
