Polemik terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merebak setelah pernyataan Purbaya yang menyebut adanya dana Rp4,1 triliun milik Pemprov Jabar yang mengendap di perbankan.
Namun, Dedi dengan tegas membantah tudingan tersebut dan bahkan datang ke Jakarta untuk mengklarifikasi langsung ke Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Semua berawal pada Senin (20/10/2025). Dalam rapat pengendalian inflasi, Purbaya menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD di sejumlah daerah. Menurutnya, banyak pemerintah daerah belum maksimal membelanjakan anggaran, sehingga dana besar mengendap di bank dan tidak memberi dampak nyata ke masyarakat.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya.
Ia kemudian menyebut, dari data Kementerian Keuangan yang bersumber dari Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di urutan kelima tertinggi dengan dana Rp 4,1 triliun yang masih tersimpan di bank.
Pernyataan itu sontak menarik perhatian publik Jawa Barat. Tak lama kemudian, Dedi Mulyadi pun buka suara dengan nada tegas dan terang-terangan menantang Purbaya untuk membuka data soal dana daerah yang mengendap di perbankan.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi, Selasa (21/10/2025).
Menanggapi itu, Purbaya menyebut data Pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari Bank Indonesia. Jika ingin mengetahui data itu secara detail, sebut Purbaya, Dedi bisa memeriksanya sendiri.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya di kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta.
Melalui unggahan video di akun Instagram resminya pada Rabu (22/10/2025), Dedi Mulyadi kembali membantah keras klaim Menkeu tersebut. Ia mengatakan tidak ada dana mengendap dalam bentuk deposito milik Pemprov Jabar.
“Nah, jadi ada nggak duit yang Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah, yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” katanya.
Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk keperluan rutin seperti gaji ASN, tagihan listrik, dan operasional harian pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa saldo kas daerah bersifat dinamis, karena setiap hari terjadi transaksi keluar untuk kebutuhan belanja daerah.
“Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3, kemudian kemarinnya lagi Rp 2,4, itu yang benar. Dan tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada,” ucap Dedi
Menanggapi bantahan Dedi, Purbaya tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan data yang disampaikan bersumber dari Bank Indonesia dan memiliki validitas tinggi.
“Itu data dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta.
Alih-alih berhenti di adu argumen, Dedi Mulyadi datang ke Jakarta untuk menemui pejabat di Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya untuk memastikan sumber data dan menjernihkan perbedaan laporan antara pusat dan daerah.
“BI tidak punya data harian, sedangkan Kemendagri dengan Pemprov punya data harian di SIPD. BI itu hanya mengambil data-data dari bank, kemudian dicatatkan dan dilaporkan setiap akhir bulan,” ujar Dedi usai pertemuan di Kantor BI.
“Update-nya bahwa tidak ada dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tersimpan di bank… Apalagi angkanya Rp 4,1 triliun. Yang ada hari ini hanya Rp 2,5 triliun, dan Rp 2,4 triliun sudah dibelanjakan lagi,” tegasnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Setelah langkah klarifikasi Dedi, Purbaya merespons singkat. Saat ditemui di kantor Kemenkeu, ia memilih tak memperpanjang perdebatan.
“Nggak, biar aja mereka ketemu mereka,” ujar Purbaya.
Dedi kemudian bicara soal peluang bertemu dengan Purbaya Yudhi Sadewa setelah ramai pembahasan dana Rp 4,17 triliun mengendap di bank. Dedi siap bertemu dengan Purbaya.
“Loh, nggak ada masalah, ketemu ya ketemu sama Menteri Keuangan,” kata Dedi.
Dedi menilai pernyataan Purbaya terkait dana pemda yang mengendap bertujuan untuk memastikan anggaran terserap dengan baik.
“Pak Menteri Keuangan itu mengkritisi daerah. Itu kan hubungannya dengan dana transfer daerah. Gimana meminta dana transfer daerah ditambah lagi atau dikembalikan lagi seperti tahun 2024 atau 2025? Sedangkan daerah saja belanjanya malas, uangnya tersimpan di bank dalam bentuk giro, deposito, kan seperti itu,” jelas dia.
Sementara Purbaya mengaku belum mengagendakan pertemuan dengan Dedi Mulyadi. “Nggak ada, nggak ada (rencana bertemu KDM)” tegas Purbaya.
