Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat yang digelar pada Jumat, 16 Mei 2025, mendadak memanas. Belum lama Ketua DPRD membuka sidang, satu interupsi dari Fraksi PDIP langsung mengguncang forum. Tak lama kemudian, seluruh anggota fraksi itu meninggalkan ruang sidang, termasuk Wakil Ketua DPRD Ono Surono.
“Sembilan hari lalu gubernur di acara yang sakral saya anggap, di acara musrenbang ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu disikapi. Beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat dan menurut saya mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD,” kata Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP dalam interupsinya.
“Saya menyimpulkan gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” sambungnya.
Menurut Doni, dalam proses pembentukan peraturan daerah, posisi DPRD tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Kerja eksekutif dan legislatif, menurutnya, harus setara dan saling menghargai.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah, saya meminta ada klarifikasi dari gubernur. Dia tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
“Sebelum ada klarifikasi gubernur terhadap pernyataannya di Musrenbang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Karena kita harus ada etika, harus saling menghargai,” lanjut Doni.
Sejak Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei lalu, Doni mengungkapkan, tidak satu pun anggota DPRD menyuarakan respons terhadap pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi. PDIP merasa sikap diam itu tidak semestinya dibiarkan.
“Sampai hari ini DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Dari fraksi PDIP menginginkan klarifikasi itu, kalau memang tidak membutuhkan dprd tidak usah dibahas raperda di DPRD,” tegasnya lagi.
Tak lama, Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya berdiri dan mengajak semua rekan fraksi untuk keluar dari ruang sidang.
“Saya meminta fraksi PDIP untuk out, termasuk Bapak Ono, sebelum selesai hubungan eksekutif legislatif baik. Terimakasih. Silahkan berdiri, tidak perlu ikut rapat paripurna, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out,” ujarnya lantang.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, merespons aksi walk out PDIP dengan tenang. Menurutnya, langkah itu masih berada dalam batas dinamika demokrasi yang sehat.
“Walk out itu kan dinamika jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman fraksi PDI-P ya bagian dari hak mereka,” ujar Buky.
Meski begitu, Buky mengaku belum ingin berspekulasi soal alasan pasti PDIP mengambil langkah drastis itu. Ia menyebut akan membuka ruang komunikasi untuk mencari titik temu.
“Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi yang fraksi PDIP nilai bahwa komunikasi gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan,” jelasnya.
Buky juga menekankan agar rekan-rekannya di DPRD tidak terlalu reaktif terhadap langkah-langkah awal gubernur yang mungkin masih dalam tahap penyusunan.
“Tetapi terhadap kebijakan gubernur kita juga tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan untuk melakukan target-target programnya mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar,” katanya.
Ia pun mengingatkan pentingnya peran birokrasi dalam mendampingi kerja gubernur agar tetap berjalan sesuai regulasi.
“Tetapi tentu saja teman-teman di birokrat harus menjaga sistem gitu jadi apa dilakukan oleh gubernur dibarengi dengan sistem, sehingga program itu dilaksanakan efisien dan efektif sesuai dengan regulasi,” pungkas Buky.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sendiri tak ambil pusing dengan aksi walk out yang dilakukan oleh fraksi PDIP. Ditemui di Gedung Pakuan, ia memberi tanggapan singkat.
“Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak,” kata Dedi.
Bagi Dedi, dinamika seperti itu adalah hal lumrah dalam politik. Ia tak melihatnya sebagai ancaman terhadap kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
“Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik,” ungkapnya.
