Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan penanganan banjir yang melanda Kecamatan Mundu akan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas instansi. Langkah ini diambil agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menyusul banjir yang terjadi pada Senin (5/1/2026) malam.
Menurutnya, banjir tersebut berdampak pada sekitar enam desa di Kecamatan Mundu, sehingga menjadi perhatian prioritas Pemkab Cirebon.
“Kami memastikan penanganan banjir ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Tidak hanya penanganan darurat, tetapi juga solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen hadir di tengah masyarakat terdampak dan terus berupaya maksimal untuk menyelesaikan persoalan banjir di wilayah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Masalah banjir ini menyangkut wilayah hulu hingga hilir. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab banjir berasal dari wilayah hulu, yakni, kerusakan daerah aliran sungai akibat penebangan pohon oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sementara di wilayah hilir, kondisi sungai mengalami sedimentasi dan penyumbatan akibat tumpukan sampah, sehingga aliran air tidak lancar saat hujan deras.
Untuk mengatasi persoalan sampah, Pemkab Cirebon mendorong peran aktif aparat desa hingga tingkat RT dan RW untuk menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti membersihkan saluran air dan drainase.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir,” ujarnya.
Dalam jangka pendek, pemerintah daerah akan melakukan survei dan pemetaan di sejumlah titik rawan banjir, termasuk kawasan Green Pamekang di Kecamatan Mundu. Ia menyebutkan, kawasan tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak pengembang karena belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Penanganannya memerlukan koordinasi khusus. Pihak pengembang sudah menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab dan segera melakukan penanganan awal,” jelasnya.
Sementara itu, dalam penanganan bertahap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan dukungan berupa pemasangan bronjong. Adapun Pemkab Cirebon bersama BBWS akan menangani penyediaan material serta melakukan normalisasi sungai.
Ia menegaskan seluruh langkah tersebut dikoordinasikan secara terpadu agar penanganan banjir berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemkab Cirebon juga tidak segan mengambil langkah tegas terhadap pengembang yang dinilai kurang kooperatif.
“Kami akan berkoordinasi dengan dinas perumahan dan kawasan permukiman untuk memastikan seluruh penanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Pemkab Cirebon berharap penanganan banjir secara bertahap ini dapat menjadi solusi jangka pendek sekaligus jangka panjang bagi masyarakat Kecamatan Mundu, serta meningkatkan kesiapsiagaan wilayah terhadap potensi bencana banjir.
