Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan kebijakan baru yang cukup unik, yakni memindahkan kepala sekolah agar bertugas lebih dekat dengan rumahnya. Langkah ini diyakini bisa mengurangi beban perjalanan harian, menambah waktu bersama keluarga, sekaligus meningkatkan fokus dalam mengelola sekolah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menyampaikan, bahwa kebijakan ini sedang masuk tahap akhir. Usulan dari Dinas Pendidikan sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan kini tinggal menunggu finalisasi.
“Ini lagi difinalisasi, dari Disdik, usulan sudah ke BKD. Dalam 1-2 hari ini kami akan finalisasi untuk memastikan sesuai harapan Pak Gubernur, didekatkan, karena memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Geser 1 kan pasti rangkaiannya panjang,” ujar Herman, Rabu (20/8/2025).
Dengan kebijakan ini, kepala sekolah diharapkan bisa bekerja lebih efektif, memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga, sekaligus memberikan energi penuh saat memimpin sekolah.
Untuk tahap awal, program akan menyasar kepala sekolah terlebih dahulu. Namun, Herman menegaskan, ke depan guru-guru juga berpeluang mendapatkan penempatan lebih dekat dengan rumah mereka.
“Nanti sambil berjalan tentu guru-guru juga kita ikhtiarkan untuk didekatkan ke rumahnya masing-masing. Tentu tanpa mengorbankan kualitas pelayanan pendidikan. Mungkin kita prioritaskan dulu sekarang Kepala Sekolah, nanti guru juga sambil bertahap kita upayakan untuk didekatkan,” jelas Herman.
Meski terlihat sederhana, kebijakan ini tetap menuntut perhitungan matang. Distribusi tenaga pendidik, kata Herman, harus seimbang agar tidak ada sekolah yang kekurangan maupun kelebihan tenaga pengajar, termasuk kepala sekolah.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Tapi jangan sampai nanti ada kekurangan guru di satu sisi, ada kelebihan guru di yang lain. Kan harus menjamin tadi pelayanan pendidikannya tidak terganggu,” katanya.
“Makanya nanti kita fokus dulu ke kepala sekolah, kepala sekolah didekatkan, tentu nanti tetap ideal, jangan sampai ada sekolah yang kosong, kemudian yang lain mungkin stok kepala sekolahnya berlebih. Kami akan pastikan semua sekolah dipimpin oleh kepala sekolah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” tegasnya.
Herman juga mengakui, kebijakan ini mungkin tidak sepenuhnya sempurna. Namun prinsip untuk mendekatkan kepala sekolah dengan domisili tetap menjadi arah utama.
“Kan pasti ini tidak akan ideal banget. Makanya tadi didekatkan. Tapi tidak harus selalu ideal gitu. Karena jangan sampai mengorbankan pelayanan pendidikan,” pungkasnya.
