Pemerintah China memulai pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang digadang-gadang akan menjadi terbesar di dunia. Perdana Menteri China Li Qiang memimpin langsung seremoni peletakan batu pertama pembangunan bendungan di Sungai Yarlung Tsangpo, yang mengalir melalui dataran tinggi Tibet-wilayah yang kerap dijuluki sebagai ‘atap dunia’.
Mengutip infoINET, proyek ambisius ini mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional. Kritikus menilai pembangunan bendungan tersebut berpotensi merugikan jutaan penduduk yang tinggal di wilayah hilir, khususnya di India dan Bangladesh, serta mengancam keseimbangan ekologi dan kehidupan masyarakat lokal di Tibet. Meski begitu, pemerintah Beijing menegaskan bahwa proyek senilai 1,2 triliun yuan, atau sekitar Rp 2.700 triliun, mengutamakan perlindungan lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Jika rampung, bendungan ini akan melampaui kapasitas Bendungan Tiga Ngarai (Three Gorges Dam) di Sungai Yangtze-yang saat ini memegang rekor sebagai bendungan terbesar di dunia. Energi yang dihasilkan diproyeksikan tiga kali lebih besar dibandingkan Three Gorges.
Sungai Yarlung Tsangpo merupakan sumber utama bagi Sungai Siang di wilayah Arunachal Pradesh dan Assam, India, yang kemudian bermuara menjadi Sungai Brahmaputra dan Jamuna di Bangladesh. Kontrol atas aliran sungai ini menimbulkan kekhawatiran geopolitik yang cukup serius.
Dalam laporan yang dirilis oleh Lowy Institute, penguasaan aliran sungai oleh China dinilai memberikan kekuatan strategis terhadap perekonomian India. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Menteri Arunachal Pradesh, Pema Khandu, yang menyuarakan keresahan masyarakat lokal terhadap ancaman kekeringan akibat pembangunan bendungan.
“Misalkan bendungan dibangun dan mereka tiba-tiba melepaskan air, seluruh sabuk Siang kami akan hancur. Khususnya, suku Adi dan kelompok serupa akan menyaksikan semua properti, tanah, dan terutama nyawa, menderita dampak menghancurkan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa negaranya memiliki hak sah untuk membendung aliran sungai di wilayahnya, serta telah mempertimbangkan dampak terhadap negara-negara di hilir.
Rencana pembangunan bendungan tersebut mencakup pengeboran sejumlah terowongan sepanjang 20 kilometer yang menembus Gunung Namcha Barwa. Tujuannya adalah mengalihkan sebagian aliran Sungai Yarlung Tsangpo untuk menggerakkan lima pembangkit listrik bertingkat di wilayah tersebut.
Proyek ini ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 300 juta megawatt listrik per tahun. Listrik yang dihasilkan tidak hanya akan memenuhi kebutuhan regional Tibet, tetapi juga disalurkan ke wilayah lain sebagai bagian dari strategi nasional “mengirim listrik dari barat ke timur”-sebuah kebijakan yang dicanangkan Presiden Xi Jinping untuk mengurangi ketimpangan energi antarwilayah.
Pemerintah China menyebut pembangunan bendungan ini sebagai solusi berkelanjutan untuk mengurangi polusi, menghasilkan energi bersih, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan di Tibet. Dalam konteks global, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya besar China untuk menekan emisi karbon, seiring statusnya sebagai penghasil emisi terbesar di dunia.
China saat ini memiliki puluhan ribu proyek PLTA, menjadikannya negara dengan jumlah pembangkit tenaga air terbanyak secara global. Namun, keberadaan bendungan-bendungan raksasa di Tibet tidak lepas dari kontroversi.
Sejumlah aktivis lingkungan menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek-proyek tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap tanah dan masyarakat Tibet. Selain risiko ekologis terhadap keanekaragaman hayati di lembah-lembah Tibet, ada pula kecemasan terhadap potensi bencana akibat pembangunan di wilayah yang berada di zona patahan gempa bumi aktif.
Pembangunan bendungan Yarlung Tsangpo menjadi sorotan internasional tidak hanya karena skala dan teknologinya, tetapi juga karena dampaknya terhadap geopolitik regional dan keseimbangan lingkungan hidup di Asia Selatan.
Artikel ini telah tayang di .
