Dinamika muncul jelang Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat menyusul beredarnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang merombak struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jabar.
Dalam SK yang beredar itu, Uu Ruzhanul Ulum ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jawa Barat menggantikan Pepep Saeful Hidayat. Tak hanya posisi ketua, jabatan Plt sekretaris dan Plt bendahara juga ikut diubah.
Namun demikian, DPW PPP Jawa Barat menegaskan hingga kini belum menerima SK tersebut secara resmi. Sikap tegas itu disampaikan Wakil Ketua DPW PPP Jabar Apip Ifan Permadi yang juga menjabat sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muswil PPP Jawa Barat 2026.
“Kita belum menerima salinan secara resmi surat itu. Jadi kita baru mendapatkannya itu dari media sosial gitu ya. Dan kita di rapat barusan DPW ataupun bersama DPC yang hadir barusan 25 DPC se-Jawa Barat tadi itu pun menyampaikan dan menyatakan sikap yang sama bahwa kita akan tetap menjalankan agenda yang sudah disepakati sebelumnya,” ujar Apip, Senin (26/1/2026).
Ia menegaskan, hingga SK tersebut diterima secara formal, DPW PPP Jawa Barat masih menganggap kepengurusan lama tetap sah dan berjalan normal. “Kita anggap bahwa adanya surat dari DPP itu belum sampai DPW Jawa Barat,” katanya.
Apip juga mempertanyakan proses terbitnya SK yang beredar tersebut. Menurutnya, keputusan penting seperti penunjukan Plt seharusnya dibahas dalam forum pleno yang lengkap dan sah.
“Katanya Plt baru, itu juga kan pleno dibahasnya di pleno bukan di rapat pengurus harian, tapi rapat pleno dihadiri oleh tiga pimpinan majelis tidak lengkap,” ungkapnya.
Karena itu, PPP Jabar menegaskan hingga saat ini struktur kepengurusan masih dipimpin oleh Pepep Saeful Hidayat sebagai Plt Ketua DPW, Zaini Shofari sebagai Plt Sekretaris, dan Ella sebagai bendahara.
“Jadi sampai saat ini kita menganggap masih Pak Pepep Saeful Hidayat, Pak Zaini Shofari, bendaharanya Bu Ella. Jadi masih tiga ini karena katanya yang beredarnya itu penggantiannya ke tiga orang tersebut, Plt ketua, sekretaris dan bendahara,” tegas Apip.
Di tengah isu perombakan tersebut, persiapan Muswil PPP Jawa Barat tetap berjalan. Apip menjelaskan, DPW PPP Jabar sejatinya telah menerima surat pelaksanaan Muswil sejak Desember lalu, bahkan sempat meminta penyesuaian waktu sebelum akhirnya kembali ke agenda semula.
“Ini kita sebetulnya sudah menerima surat sejak bulan Desember ya. Kita memang pernah meminta untuk meminta penundaan waktu untuk menyelenggarakan muswil, kemudian setelah surat kedua juga kita sampaikan,” ujarnya.
Ia menyebut, rapat DPW yang digelar hari ini telah menyepakati pembentukan kepanitiaan Muswil, termasuk penunjukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).
“Kemudian baru kita memang tadi sesuai rencana rencana yang lalu kita memang rapat tadi membentuk kepanitiaan Muswil yang akan kita selenggarakan dalam waktu kedepan setelah persiapannya tuntas,” kata Apip.
“Dan memang barusan baru pada disepakati penunjukan SC dan OC. Untuk kepanitiaan kita baru akan merapatkan sekarang. Jadi kita tetap pada agenda-agenda yang sudah direncanakan jauh-jauh hari ini,” sambungnya.
Terkait jadwal Muswil, Apip menyebut pelaksanaannya akan dipercepat sesuai arahan DPP, sembari DPW masih mencermati dinamika administrasi dan periodisasi kepengurusan.
“Sesegera mungkin, kita sedang membaca ini juga surat dari DPP, kemudian kita juga melihat SK ketua PLT sekarang. Kita juga sedang membuka periodisasi kepengurusan DPW Jabar yang sebelum di PLT kan,” jelasnya.
“Ada dua jadi, ada akhirnya ada yang di bulan April ada yang akhir bulan Maret. Sehingga mungkin sebisa mungkin itu lebih cepat kita laksanakan,” imbuh Apip.
Meski demikian, ia menegaskan Muswil tetap akan digelar dalam waktu dekat, apalagi terdapat instruksi percepatan dari DPP PPP. “Tapi karena ada percepatan, perintah percepatan juga dari DPP, kita akan melaksanakan sesegera mungkin,”1 ucapnya.
Dalam Muswil tersebut, PPP Jawa Barat juga akan memilih ketua definitif untuk lima tahun ke depan. Menurut Apip, Muswil bukan sekadar forum pemilihan, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan sebelumnya.
“Yang pertama kan Musyawarah itu menakar pertanggungjawaban kegiatan 5 tahun yang telah dilaksanakan oleh kepengurusan periode sebelumnya. Kemudian nanti tahapannya kita juga berbicara tentang target 5 tahun ke depan,” paparnya.
“Program-program itu akan dilaksanakan atau atau disopiri oleh siapa dinaungi oleh siapa kapal PPP Jawa Barat ini nanti ditentukan dalam pemilihan ketua baru di DPW Jawa Barat begitu,” pungkas Apip.
