Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi aksi walk out Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD. Dedi merespon aksi walk out itu dengan santai tanpa panjang lebar.
“Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak,” kata Dedi saat diwawancarai di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (16/5/2025).
Menurut Dedi, dalam politik, semua pihak bebas menyampaikan pendapat. Aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP, kata Dedi, merupakan ekspresi politik yang wajar terjadi.
“Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik,” ungkapnya.
Diketahui, anggota Fraksi PDIP melakukan walk out pada rapat paripurna yang membahas sejumlah agenda seperti pandangan fraksi terhadap usulan Raperda hingga padangan Gubernur atas usulan Raperda.
Hadir dalam rapat paripurna itu, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, pimpinan DPRD Jabar, hingga anggota lainnya. Namun sesaat setelah rapat dibuka salah satu anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi.
Dalam interupsinya, Doni menyampaikan kekecewaannya Fraksi PDIP terhadap Gubernur Dedi Mulyadi yang dianggap telah menyinggung Marwah DPRD pada pernyataan di acara Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu.
“9 hari lalu gubernur di acara yang sakral saya anggap, di acara musrenbang ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu disikapi. Beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat dan menurut saya mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD,” kata Doni dalam interupsinya.
“Saya menyimpulkan gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” sambungnya.
Padahal kata Doni, dalam menyusun peraturan daerah, pemerintah jelas-jelas membutuhkan peran legislatif untuk membahasnya. Dia menegaskan, gubernur tidak bisa berjalan sendiri dalam memimpin Jawa Barat.
“Saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah, saya meminta ada klarifikasi dari gubernur. Dia tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
“Sebelum ada klarifikasi gubernur terhadap pernyataannya di Musrenbang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Karena kita harus ada etika, harus saling menghargai,” lanjutnya.
Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya kemudian mengajak seluruh anggota fraksi untuk walk out dari ruang rapat paripurna, termasuk Wakil Ketua DPRD Ono Surono.
“Saya meminta fraksi PDIP untuk out, termasuk Bapak Ono, sebelum selesai hubungan eksekutif legislatif baik. Terimakasih. Silahkan berdiri, tidak perlu ikut rapat paripurna, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa mengatakan, aksi walk out tersebut masih dalam batas kewajaran dan mencerminkan dinamika relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem demokrasi.
“Walk out itu kan dinamika jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman fraksi PDI-P ya bagian dari hak mereka,” ujar Buky.
