Sejumlah peristiwa terjadi di Jawa Barat (Jabar) hari ini, Kamis (12/6/2025). Mulai dari aksi kepala desa di Cirebon yang sawer uang di klub malam hingga Pemkot Bandung panggil kepala sekolah gegara jual beli kursi SPMB.
Berikut rangkuman Jabar hari ini
Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria tengah menebar uang (saweran) di tempat hiburan malam di Cirebon viral di media sosial. Belakangan diketahui bahwa pria dalam video tersebut adalah Casmari, Kuwu (Kepala Desa) Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
Aksi tersebut menuai sorotan luas dari masyarakat. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan etika seorang pejabat publik yang terekam berada di klub malam, apalagi sambil melakukan saweran uang.
Menanggapi hal itu, Casmari akhirnya buka suara dan mengakui bahwa dirinya adalah pria dalam video tersebut. Ia menyebut aksi itu terjadi secara spontan dan tidak direncanakan.
“Secara tak sadar, dan kalau di diskotik kan suasananya seperti itu, ramai, bising, puyeng. Jadi ya seperti itu kejadiannya,” ujar Casmari saat dikonfirmasi, Kamis (12/6/2025).
Lebih lanjut, Casmari menegaskan, bahwa uang yang digunakan dalam saweran tersebut murni berasal dari kantong pribadinya, bukan dari dana desa.
“Itu uang pribadi saya, bukan dana desa. Saya punya usaha, rumah saya banyak, mobil tiga, dan masyarakat juga tahu usaha saya. Jadi jangan disalahartikan,” tegasnya.
Casmari menyebut, dirinya memiliki bisnis di bidang pertanahan yang cukup besar dan mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, termasuk untuk hiburan pribadi. Bahkan sebelum menjadi kepala desa, ia mengaku, sudah sering melakukan saweran di tempat hiburan.
“Sebelum jadi kuwu saya juga sering sawer, bahkan pernah habis Rp15 juta. Yang kemarin itu paling cuma Rp1 sampai 3 juta,” ujarnya santai.
Meski aksinya menuai kritik, Casmari juga menyampaikan bahwa sejak menjabat sebagai kuwu pada 2024, ia belum pernah mengambil gaji sebagai kepala desa. Menurutnya, seluruh gaji itu disumbangkan untuk kepentingan masyarakat.
“Di tahun pertama saya jabat, gaji saya berikan untuk fakir miskin dan anak yatim di Desa Karangsari. Di tahun kedua, gaji itu saya alokasikan untuk program Rutilahu dan perbaikan jalan-jalan yang belum tersentuh dana desa,” jelasnya.
Ia pun menyatakan bahwa langkah tidak mengambil gaji adalah bentuk keikhlasannya dalam melayani masyarakat. “Saya tidak pernah merasa rugi. Gaji saya serahkan untuk masyarakat karena saya ikhlas. Saya senang membantu,” katanya.
Terkait keberadaannya di tempat hiburan malam, Casmari menyebut hal itu sebagai sesuatu yang manusiawi. Namun ia juga menegaskan bahwa tidak semua kepala desa melakukan hal serupa.
“Yang penting saya tidak merugikan masyarakat. Tapi ya tidak semua kuwu di Cirebon suka ke tempat hiburan malam kok,” ucapnya.
Seorang perempuan muda asal Sukabumi berinisial L menjadi korban pria yang baru dikenalnya lewat aplikasi kencan. Niat awal bertemu untuk berkencan, malah berujung pada kehilangan motor, dua ponsel, dan sejumlah uang.
Peristiwa itu berawal dari janjian di kawasan Bagbagan, Palabuhanratu, Rabu (4/6/2025) malam. L mengaku mendapat ‘orderan’ lewat aplikasi, lalu bertemu dengan seorang pria yang mengaku berasal dari Jampang.
“Rabu malam, ceritanya dapat orderan di aplikasi, kita ketemu di daerah Bagbagan, langsung ke hotel, kita check-in jam 22.00 WIB,” ujar L kepada infoJabar, Kamis (12/6/2025).
Ia menyebut salah satu penginapan di kawasan wisata Citepus sebagai lokasi mereka menginap. Beberapa temannya datang dan ikut berkumpul di kamar hingga sekitar pukul 23.30 WIB. L mulai tidur sekitar pukul 01.30 WIB.
Pria itu, kata L, masih berada di kamar hingga pukul 07.00 WIB keesokan paginya, lalu pamit keluar setengah jam kemudian. “Jam 07.30 WIB dia berangkat, saya bangun-bangun 08.30 WIB, sudah nggak ada,” tuturnya.
Menurut L, pria itu sempat menunjukkan KTP asli saat check-in dan mengaku sebagai warga Jampang. Sikap ramah dan santainya membuat teman-temannya tidak curiga.
“Motornya dibawa sama teman, karena dia bisa ngerayu teman-teman aku. Teman-teman aku dikasih makan, dikasih uang, jadi mereka ngiranya dia baik. Kata teman aku, ‘ini orangnya aman deh’,” ujar L menirukan ucapan rekannya.
Tak hanya motor, iPhone milik L juga ikut dibawa. Kunci motor sempat diserahkan pria itu ke L sebelum temannya pulang. “Teman aku pulang jam 01.30 WIB, aku langsung tidur. Bangun-bangun jam 08.30 WIB, sudah nggak ada semua,” katanya.
Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. L berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Hartono membenarkan adanya laporan tersebut. “Betul, masih penyelidikan,” singkat Hartono, seraya menjelaskan kasus ditangani oleh Unit Tindak Pidana Umum (Tipidum).
Kanit Tipidum, Ipda MGS Irlansyah menambahkan, peristiwa itu diketahui korban pada Kamis pagi, 5 Juni 2025. “Hari Kamis tanggal 05 Juni 2025, diketahui oleh korban jam 07.30 WIB,” ujar Irlan.
“Korban mengaku kehilangan motor dan dua telepon seluler serta sejumlah uang. Untuk pelaku sendiri masih dalam pengejaran,” pungkasnya menambahkan.
Warga Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta gotong royong mengevakuasi barang-barang milik warga yang rumahnya terdampak pergerakan tanah.
Pantauan infoJabar, para warga ini menyisir satu demi satu rumah terdampak yang membutuhkan bantuan, mereka menggotong barang-barang rumah seperti perabotan, barang elektronik, kasur, lemari hingga hewan ternak.
Namun banyak juga barang-barang rumah yang tidak bisa diselamatkan karena tertimpa reruntuhan bangunan lantaran rumahnya ambruk hingga rata dengan tanah. Sejumlah warga tampak menangis meratapi kondisi rumahnya yang luluh lantak. Sementara itu, warga lainnya sibuk membawa barang untuk dievakuasi.
Salah seorang warga Kampung Cigintung Susi Susilawati mengatakan, kejadian tanah bergerak itu terjadi pada Rabu (11/6/2025) sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu, ia berada di dalam rumah bersama suami dan anaknya.
Susi mendengar suara aneh yang kemudian disambut dengan retaknya rumah. Susi bersama keluarganya serta warga lainnya langsung menyelamatkan diri keluar rumah hingga harus dievakuasi.
“Pada ambruk di sini udah nggak ada yang terselamatkan, bahkan banyak barang di rumah nggak bisa diambil keburu ambruk,” ujar Susi sambil menahan tangis, Kamis (12/06/2025).
Susi terus menceritakan info-info rumah roboh dan suasana mencekam. Warga teriak tanpa henti sembari menyelamatkan diri. Ia juga mengungkapkan kondisi pergerakan tanah sudah terjadi beberapa bulan lalu, namun intensitasnya masih sangat sedikit.
“Prosesnya satu minggu (bulan) puasa, bencana di atas longsor sampai membledag, cuma belum parah seperti ini. Kemarin sore malah sedikit, cuma malam dan sekarang sudah besar sekali, sudah pada runtuh, jalan rusak. Sudah nggak ada yang terselamatkan,” katanya.
Sementara itu, Kalak BPBD Kabupaten Purwakarta Erlan Heriyadi mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendata dan membantu korban terdampak pergerakan tanah. Ia menyebut dari 48 rumah warga yang terdampak, 25 di antaranya hancur.
“Kejadian pergerakan tanah di Desa Pasirmunjul, Sukatani Purwakarta, ini berawal dari tanggal 20 April 2025, 23 April, 19 Mei dan kemarin 11 Juni, yang hari ini mungkin cukup parah terjadinya. Jumlah terdampak 48 rumah, 42 di Kampung Cigintung, 6 di Sukamulya. Dari 48 terdampak, ambruk sampai saat ini 25 rumah, jadi saat ini kita mengevakuasi barang-barang rumah yang bisa di selamatkan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa,” ucap Abah Erlan sapaan akrabnya.
Kota Bandung sedang digegerkan dengan isu jual-beli kursi pada Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) 2025. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pun memastikan telah memanggil empat kepala sekolah tingkat SMP yang disinyalir menjadi tempat praktik itu terjadi.
Diketahui, praktik dugaan jual-beli kursi SPMB di Kota Bandung disebut dihargai Rp 5 juta hingga Rp 8 juta. Meski belum gamblang, tapi ada 4 SMP yang belakangan dikonfirmasi oleh Farhan dalam dugaan jual-beli kursi tersebut.
“Saya sudah ketemu dengan kepala-kepala sekolahnya, kepala sekolahnya juga kemudian sedang diminta untuk melakukan penyelidikan juga bersama-sama dengan Inspektorat,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jl Wastukencana, Kamis (12/6/2025).
Farhan lantas membeberkan soal dugaan jual-beli kursi ini bisa terjadi. Ia mengatakan, informasi pertama ditemukan Tim Saber Pungli Jawa Barat (Jabar) dan diteruskan ke Tim Saber Pungli Kota Bandung.
“Lalu kita melakukan penyelidikan, tapi belum sampai laporan yang saya. Sayangnya memang, dua hari setelah laporan yang saya terima, Saber Pungli dibubarkan lewat Kepres,” ungkapnya.
“Nah, jadi akhirnya, kami membentuk lagi lah bersama dengan Inspektorat dan juga Dinas Pendidikan khusus dan juga dengan Satgas Yustisi yang kemarin baru dibentuk untuk dilakukan pencegahan,” tambahnya.
Senin (16/6/2025), Farhan berencana menghadap ke Kementerian untuk berkonsultasi soal temuan ini. Farhan pun memastikan bakal memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang terlibat dalam praktik tersebut.
“Karena pada dasarnya memang ini kan indikasi, ya. Kalau saya kan lebih senangnya saya galak di depan aja sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya,” katanya.
“Saya mah bukan tukang tilang di balik pohon nunggu orang melanggar. Saya mah berprinsip, pegawai Pemerintah Kota Bandung di semua bidang sebelum melanggar harus sudah saya stop,” pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melakukan klarifikasi ke empat sekolah yang diduga melakukan jual beli kursi dalam proses Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB). Keempat sekolah itu disebut tidak mengakui adanya dugaan kecurangan tersebut.
“Iya (tidak mengakui), dan kami pun belum menemukan bukti,” ungkap Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Dani Nurahman ketika dihubungi.
Awalnya, ia mengatakan, dugaan pungli tersebut muncul dari aduan Satgas Saber Pungli Kota Bandung yang menemukan adanya potens praktik jual beli kursi di empat SMP di Kota Bandung. Namun, Dani menyebut, berdasarkan hasil penelusuran Pemkot Bandung, sejauh ini belum ditemukan bukti bahwa transaksi haram tersebut telah terjadi.
Oleh karenanya, sebagai antisipasi, seluruh elemen yang terlibat dalam proses SPMB di keempat sekolah tersebut diminta untuk mentandatangani pakta integritas oleh Wali Kota Bandung.
“Sudah diklarifikasi ke masing-masing sekolah dan belum ada bukti. Sebagai tindak lanjutnya, semua warga sekolah sudah membuat pakta integritas. (Ditandatangani) semua warga sekolah. Mulai dari kepala sekolah, tata usaha, guru, dan lainnya,” paparnya.
Ia mengklaim, kecurangan yang terjadi dalam proses SPMB tidak melulu dilakukan oleh pihak sekolah ataupun pegawai terkait. Ada pihak-pihak luar yang bisa mengaku mampu menyediakan kursi sekolah untuk para calon siswa.
“Dalam situasi SPMB terkadang bisa saja ada oknum yang mengaku sebagai guru atau warga sekolah lainnya. Atau bahkan mengaku sebagai pegawai Dinas Pendidikan, dan bisa menjanjikan bisa memasukkan ke sekolah-sekolah tertentu,” jelasnya.
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Jawa Barat memasuki hari ketiga. Dalam pelaksanaan dua hari sebelumnya, SPMB terkendala gangguan pada server yang menghambat proses pendaftaran.
Kondisi ini memicu kritik dari DPRD Jabar yang menyebut pemprov belum siap sepenuhnya menghadapi era digitalisasi layanan publik. Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari.
“Ini kan siklus tahunan (gangguan server penerimaan murid baru). Maka persiapan yang optimal sejatinya harus dilakukan, kalau ceritanya berulang, kejadiannya sama dengan tahun 2024 artinya (pemerintah) tidak siap,” tegas Zaini Shofari, Kamis (12/6/2025).
Zaini menuturkan, animo masyarakat selalu tinggi setiap kali seleksi penerimaan murid baru dilakukan yang berdampak pada berartnya sistem maupun server. Seharusnya kata dia, hal itu bisa diantisipasi oleh pemerintah karena bukan kali ini saja terjadi.
“Kalau merujuk tahun lalu, sekdanya tahun lalu siapa? Sama tidak? Kalau sama artinya sekda tidak melakukan konsolidasi pada dinas. Jangan kemudian selalu menganggap ini wajar karena ribuan orang (yang mengakses aplikasi) bahkan jutaan,” katanya.
“Apakah antisipasi itu tidak dilakukan di 2024 kemudian hari ini menjadi berulang?,” sambungnya.
Ia juga menyindir niat Pemprov Jabar menerapkan e-budgeting dan e-voting di satuan desa dan pemilihan kepala desa. Zaini khawatir jika dua hal itu dilakukan, masalah serupa akan terjadi dan menimbulkan kegaduhan yang lebih besar.
“Jadi jangan menggadang kegagahan pakai e-voting, e-budgeting dulu, karena urusan SPMB masih belum selesai. Mau bagaimana Provinsi Jawa Barat dengan servernya? Kan itu lebih banyak (kebutuhan server). Jadi sudah, tidak usah ke mana-mana dulu,” ungkapnya.
Terpisah, Sekda Jabar Herman Suryatman menyampaikan permohonan maaf atas kendala server dalam pelaksanaan SPMB 2025. Herman mengakui terjadi kendala yang membuat website maupun aplikasi SPMB sulit diakses.
“Kami perlu waktu untuk melakukan perbaikan dan sinkronisasi. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa kami recovery, sudah bisa kami perbaiki dan sekarang mulai efektif bisa dimanfaatkan,” tutur Herman.
