Menghadapi potensi cuaca ekstrem pada musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Jawa Barat, memperkuat langkah kesiapsiagaan setelah pemerintah menetapkan status siaga darurat bencana sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan pihaknya kini memprioritaskan kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar lebih siap menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, dan longsor.
“Kegiatan edukasi ini sudah menjadi agenda rutin melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana di tingkat sekolah. Kami ingin sejak dini anak-anak memahami bagaimana bersikap saat terjadi bencana,” ujar Andi di Cirebon, Rabu (5/11/2025).
Selain di sekolah, BPBD juga terus memperkuat jejaring masyarakat tangguh bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan. Program ini melibatkan perangkat daerah, relawan, hingga tokoh masyarakat untuk membangun sistem tanggap darurat yang cepat dan efektif.
Andi menegaskan bahwa status siaga darurat bukan berarti Kota Cirebon dalam kondisi bahaya, melainkan sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
“Siaga darurat berbeda dengan tanggap darurat. Fokusnya pada kesiapan sarana, sumber daya manusia (SDM), dan edukasi masyarakat agar penanganan bisa lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipatif, BPBD telah menyiapkan rencana evakuasi, lokasi pengungsian, hingga kebutuhan dasar warga yang akan digunakan jika terjadi bencana. Peralatan seperti perahu karet, alat komunikasi darurat, dan posko siaga juga telah ditempatkan di beberapa titik rawan.
Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2025 hingga Januari 2026, sehingga berbagai upaya mitigasi dilakukan lebih awal. Dari hasil pemetaan BPBD, kecamatan Lemahwungkuk, Pekalipan, dan Harjamukti masuk dalam zona rawan banjir, sementara Argasunya perlu mewaspadai potensi longsor.
“Prinsip utama kami adalah meminimalkan dampak dan memastikan masyarakat tetap aman selama musim hujan,” ujar Andi.
Langkah kesiapsiagaan ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang peningkatan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi. Seluruh unsur pemerintah daerah diinstruksikan untuk memperkuat koordinasi lapangan dan mempercepat respon tanggap darurat.
BPBD Kota Cirebon mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membuang sampah ke sungai, guna mengurangi risiko banjir.
“Kami terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan relawan agar penanganan dapat berjalan cepat dan terintegrasi saat bencana terjadi,” pungkasnya.
