Ribuan guru honorer dari berbagai lembaga pendidikan swasta di Tasikmalaya, Senin (26/1/2026) siang menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Tasikmalaya.
Mereka mengungkapkan kekecewaannya soal minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan.
Massa juga membandingkan dengan rencana pemerintah yang akan mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Massa mulai berdatangan ke depan tempat kerja Wali Kota Tasikmalaya itu sekitar pukul 13.30 WIB. Banyaknya peserta aksi membuat polisi menutup total satu lajur Jalan Letnan Harun. Selanjutnya massa menggelar parade orasi yang intinya menuntut perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru madrasah dan guru lembaga pendidikan swasta.
Arif Ripandi, koordinator aksi menjelaskan aksi mereka menyoroti Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Dalam Perpres itu tertuang ruang untuk mengangkat pegawai SPPG menjadi PPPK.
“Bagi kami persoalan bukan pada program MBG. Tetapi ada Perpres atau kebijakan prioritas yang dikeluarkan oleh pemerintah soal pengangkatan pegawai SPPG sebanyak 32 ribu,” kata Arif.
Dia mengatakan keberadaan SPPG itu baru sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian SPPG pun merupakan lembaga swasta.
“Sementara madrasah atau sekolah yang didirikan swasta itu sudah terlahir puluhan tahun. Tapi sampai saat ini belum ada kebijakan afirmasi yang menjadi prioritas pemerintah untuk pengangkatan guru swasta menjadi PPPK,” kata Arif.
Arif mempertanyakan alasan sehingga pemerintah memprioritaskan pegawai SPPG, padahal guru honorer atau guru swasta juga memiliki kontribusi terhadap dunia pendidikan.
“Apa sih bedanya? Ini kebijakan yang diskriminatif bagi kami, karena apa?. Di sekolah, di madrasah ini mereka ini telah puluhan tahun mengabdi, honornya kisaran Rp 200 ribu sampai 500 ribu per bulan,” kata Arif.
Atas kondisi tersebut, Arif meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan serupa. Presiden diminta mengeluarkan kebijakan yang memprioritaskan guru honorer sekolah swasta untuk diangkat menjadi PPPK.
“Kami meminta kepada Pak Presiden untuk segera pula mengeluarkan Perpres yang sama untuk madrasah atau sekolah swasta, agar guru-gurunya diangkat statusnya secara cepat, agar kesejahteraannya meningkat, sehingga kualitas pendidikan Indonesia pun meningkat,” kata Arif.
Dia juga menyinggung soal janji kampanye Presiden Prabowo yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi guru. “Janji kampanye Presiden gaji guru minimal Rp 2 juta, sampai sekarang kan belum terealisasi,” kata Arif.
Sementara itu aksi demonstrasi ini diterima oleh Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra dan sejumlah pejabat Pemkot Tasikmalaya.
Terkait tuntutan massa aksi, Diky mengaku akan membantu menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah pusat. “Aspirasi bapak ibu guru sekalian akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Diky.
Terlepas dari hal itu, Diky menyatakan apresiasi atas dedikasi yang diberikan oleh guru-guru honorer tersebut. Meski dia juga meminta maaf karena Pemkot belum bisa memperhatikan kesejahteraan mereka.
“Kami berterima kasih atas pengabdian yang diberikan bapak ibu dalam mencerdaskan anak-anak bangsa,” kata Diky.
Jalannya aksi massa ini secara umum berjalan kondusif. Menjelang sore massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.
