Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal sorotan publik terkait tunggakan pajak kendaraan pribadinya. Dedi menyebut apa yang ramai diperbincangkan publik terkait pajak mobil yang belum terbayarkan bukanlah tunggakan.
Ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (23/4/2025) malam, Dedi menjelaskan duduk persoalan soal mobil Lexus Lexus LX600 dengan nomor polisi B 2600 SME yang dianggap menunggak pajak.
“Bukan tunggakan, ceritanya begini, mobil itu atas nama orang lain yang domisilinya di Jakarta. Saya selalu komitmen harus nomornya (nopol) Jawa Barat, makanya saya tanya kalau dipindahin ke Jawa Barat bisa gak, bisa prosesnya mutasi,” ucap Dedi.
Namun karena masih atas nama orang lain serta mobil yang statusnya masih cicilan sehingga proses mutasi harus dilakukan sesuai prosedur leasing. “Tapi karena ini masih atas nama orang lain prosesnya agak lama harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa langsung,” ungkapnya.
Dedi menyebut, dirinya juga telah membayar lunas biaya mutasi serta pajak yang harus dibayar yang jumlahnya mencapai Rp70 juta. Menurutnya proses mutasi Lexus miliknya itu akan rampung beberapa pekan ke depan.
“Berapa sih jumlah biaya segala macamnya itu lumayan hampir Rp70 juta, pajak dan segala macam dan itu sudah saya bayar. Cuma mutasinya belum bisa dilakukan mungkin 1-2 minggu ke depan,” sebutnya.
Dedi juga mengungkapkan, dirinya tidak menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk mengurus proses mutasi mobil pribadinya. Bahkan Kepala Bapenda Jabar kata dia sampai menghubunginya karena isu tunggakan pajak tersebut.
“Saya tidak pernah mau menggunakan kekuasaan untuk urusan pribadi maka saya tidak cerita ke siapapun. Kemarin plt (kepala) Bapenda Jabar telepon Saya kenapa gak minta bantuan, ini kan urusan pribadi bukan urusan pemerintah. Tapi ditelepon tetap, tapi saya minta jangan dikurangi biayanya sesuai kewajiban saya karena saya sudah bayar,” tutur Dedi.
Karena itu, Dedi membantah jika dirinya memiliki tunggakan kendaraan karena proses mutasi yang berjalan sejak pajak Lexus miliknya jatuh tempo pada Januari 2025 lalu. “Jadi gak ada persoalan nunggak dan kemudian jatuh temponya di Januari, sekarang baru April. Proses mutasinya kan jalan,” tandasnya.
